Perppu Ormas, Gerindra: Tak Ada Keadaan Darurat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan jajarannya mengumumkan penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, di Ruang Parikesit Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 12 Juli 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan jajarannya mengumumkan penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, di Ruang Parikesit Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 12 Juli 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan fraksinya belum melihat urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ia mempertanyakan keadaan darurat yang menjadi syarat penerbitan perpu tersebut.

    "Kami tidak melihat urgensi perppu itu menjadi satu hal yang mendesak," kata Muzani, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017. Menurut dia, penerbitan perpu mensyaratkan keadaan yang mendesak.

    Baca:
    DPR Memproses Perpu Ormas yang Diajukan Pemerintah
    Perppu Ormas Digugat, Wiranto: Menyelamatkan Negara Kok Ditolak

    Muzani menilai pemerintah begitu mudah mengeluarkan perppu. Beberapa perppu, kata dia, dikeluarkan tanpa urgensi yang mendesak seperti Perppu Kekerasan Seksual dan Perppu Akses Keuangan. "Kalau itu penting, ya penting, tapi apakah mendesak," katanya.

    Undang-Undang tentang Ormas ini, Muzani menjelaskan, adalah undang-undang yang diputuskan secara voting di DPR. Gerindra, kata dia, saat itu menolak pengesahan lantaran dinilai mengancam eksistensi ormas. "Karena mayoritas menerima lalu jadilah undang-undang," katanya.

    Kemarin, Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan  Wiranto mengumumkan Perppu tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ia meyakini perppu ini tak akan menghambat kebebasan publik membentuk ormas baru. Menurut dia, perpu ini mengantisipasi potensi ancaman bangsa yang terindikasi dalam aktivitas ormas tertentu. 



    Baca:




    Penerbitan perpu ini mengundang berbagai reaksi. Sejumlah organisasi seperti Nahdatul Ulama mendukung penerbitan perpu ini. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan penerbitan ormas ini. Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, yang lebih dulu terancam dibubarkan, bahkanambil ancang-ancang untuk menggugat perpu ini.

    Muzani menilai jika keberadaan ormas seperti HTI mengancam negara, permasalahan dapat diselesaikan secara persuasif. "Belum ada upaya persuasif dari negara terhadap ormas yang diindikasikan menyebarkan paham lain dan tidak ada upaya pendekatan melalui dialog," kata dia.

    ARKHELAUS W.


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.