RUU Pemilu, Gerindra Berkukuh Tanpa Pasal Presidential Threshold

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sesaat sebelum memasuki kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 10 April 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menduga ada upaya membatasi persaingan calon presiden pada pemilihan umum pada 2019 lewat RUU Pemilu. Pembatasan tersebut, kata dia, dilihat melalui kukuhnya pemerintah mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada angka 20-25 persen.

"Sepertinya begitu untuk mencegah calon tertentu dan memundurkan calon yang lain. Ada suasana seperti itu. Menurut saya, ini kan perhelatan demokrasi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Baca : Pansus RUU Pemilu Sepakati 5 Opsi Paket untuk Diputuskan Besok

Partai Gerindra, kata Muzani, pun juga berkukuh untuk meniadakan ambang batas pencalonan presiden. Dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilu digelar serentak. "Ranah untuk mencalonkan presiden adalah ranah parpol peserta pemilu yang tidak disertakan dengan threshold," katanya.

Muzani pun mempertanyakan sikap pemerintah yang berkukuh mengadakan presidential threshold. Sebab, kata dia, tidak ada rujukan ambang batas jika pemilu digelar serentak pada 2019. Jika menggunakan hasil Pemilu 2014, Muzani mengatakan, "Masa mau digunakan utk pertunjukan yang beda dengan tiket yang sama. Ini tidak logis," ujar dia.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu memasuki tahap akhir. Pembahasan menemui jalan buntu ketika pembahasan soal ambang batas pencalonan presiden. Beberapa fraksi seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem ingin agar ambang batas 20-25 persen.

Simak : Pansus RUU Pemilu Menimbang Usulan Pemerntah Balik ke UU Lama

Beberapa fraksi seperti Gerindra dan Demokrat mengusulkan ambang batas nol persen. Pemerintah pun berkukuh pada angka 20-25 persen. Belakangan muncul opsi tengah dengan ambang batas 10-15 persen. Pembahasan pun memunculkan lima paket berkaitan ambang batas dan empat isu krusial lainnya.

Gerindra, kata dia, akan memilih paket yang memuat ambang batas presidensial nol persen. Muzani pun berharap RUU Pemilu diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. "Tidak voting itu lebih bagus," katanya.

ARKHELAUS W.






5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

10 Maret 2021

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.


Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

9 Maret 2021

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.