Lowongan CPNS Kemenkumham, Begini Persebaran dan Kebutuhannya

Reporter

Sipir dan petugas Kejaksaan Negeri Madiun sedang berjaga di pintu masuk penjara tempat Raheem Agbaje Salami, terpidana mati kasus narkotika, di LP Kelas 1 Madiun, 4 Maret 2015. Ia memiliki nama asli Jamiu Owolabi Abashin, kelahiran Lagos, Nigeria, 26 April 1974. Raheem Agbaje Salami merupakan nama dalam paspornya. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta  - Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  sebanyak 17.962 kursi. Nantinya, para CPNS yang lolos akan ditempatkan di berbagai unit kerja Kemenkumham, baik di pusat maupun di daerah.

"Penyebarannya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif organisasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman saat dihubungi, Kamis, 13 Juli 2017.

Baca: Kemenkumham Buka Lowongan CPNS, Pendaftaran Mulai 1 Agustus

Menurut Herman, dari jumlah 17.962 kursi yang dibuka, sebanyak 14 ribu di antaranya dialokasikan untuk posisi penjaga tahanan atau sipir. Pelamar yang mendaftar melalui jalur umum akan memperebutkan 13.720 kursi. Sementara itu, pelamar jalur khusus Papua dan Papua Barat memperebutkan 280 kursi.

Dalam pengumuman seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham, pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh calon sipir adalah SMA sederajat. Menurut Herman, kualifikasi pendidikan calon sipir itu telah disesuaikan dengan kebutuhan yang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Lihat: Lowongan CPNS Kemenkumham, Formasi Buat Lapas sampai Keimigrasian

Posisi lainnya yang juga dibuka dalam seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham antara lain pembimbing kemasyarakatan, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, pemeriksa merek, pemeriksa paten, analis kekayaan intelektual, analis hukum, analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM, dan sebagainya.

Awal Agustus nanti, pemerintah membuka seleksi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung serta Kemenkumham. Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 kursi CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS untuk Kemenkumham.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

1 hari lalu

Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

Sum Kim menilai pasal-pasal RKUHP ihwal moralitas bakal mempengaruhi investor asing kala memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

2 hari lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

3 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

9 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

10 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

10 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

11 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.