Haris Azhar: Secara Hukum Perppu Ormas Ini Ngawur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Kontras Haris Azhar melakukan aksi #MelawanGelap di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016. Haris dilaporkan ke polisi setelah mengungkap testimoni bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri, dan BNN. TEMPO/Subekti

    Koordinator Kontras Haris Azhar melakukan aksi #MelawanGelap di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016. Haris dilaporkan ke polisi setelah mengungkap testimoni bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri, dan BNN. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Diumumkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), mendapat tanggapan Haris Azhar, pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru. “Rezim ini hobi bikin Perppu,” katanya sembari tertawa.

    “Perppu demi  Perppu muncul. Perppu itu hanya untuk keadaan mendesak. Dalam Konstitusi kita disebut sebagai ‘keadaan genting’,” kata Haris Azhar, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kepada Tempo, Rabu, 12 Juli 2017. Ia pun lebih khusus kemudian menyikapi soal Perppu Ormas ini.

    Baca juga:

    Wiranto Umumkan Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    “Ukuran objektif penerbitan Perppu sudah dijelaskan dalam Putusan MK.  Ada tiga syarat sebagai parameter adanya  ‘kegentingan yang memaksa’  bagi Presiden untuk menetapkan Perppu,” kata Haris.

    Ia kemudian menyebutkan:   Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;   Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;   Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

    Baca pula:

    Perppu Ormas, Wiranto: Tak Konsisten Perjanjian, Saya cabut Izin

    Haris tidak menemukan alasan ‘keadaan genting’ atau ‘kegentingan yang memaksa’ itu. Jika itu terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, menurut Haris,  Pemerintah  RI sampai sekarang tidak pernah menjelaskan dan menguji  di depan hukum, apa masalah HTI dan UU Ormas? Sebagaimana  yang disebutkan dalam keputusan  MK tersebut.

    “Jadi, Pemerintah itu ikuti taffsir apa dan siapa?” kata Haris Azhar.  “Secara hukum Perppu Ormas ini ngawur. Secara Politis kayaknya ada sesuatu,” kata dia.

    S. DIAN ANDRYANTO




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.