Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan

INFO NASIONAL - Sistem Ekonomi Pancasila bisa diwujudkan dengan membuat, mengkaji, dan menata ulang tiga kelompok bidang perundang-undangan, yaitu perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, serta ketatalaksanaan dunia usaha. Demikian dikatakan anggota Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Ketua Steering Comitte Didik J Rachbini ketika menyampaikan makalah utama Lembaga Pengkajian MPR dalam simposium nasional bertema “Sistem Perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

Didik mengatakan Lembaga Pengkajian MPR mendapat tugas mengkaji ekonomi konstitusi, yaitu pasal-pasal ekonomi yang harus dikaji dan ditinjau implementasinya. Melakukan kajian itu, Lembaga Pengkajian telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya diskusi intenal, dialog pakar, forum group discussion bekerja sama dengan perguruan tinggi, round table discussion, juga simposium nasional.

Ia menyebutkan salah satu pernyataan mantan Wakil Presiden Boediono dalam salah satu diskusi dengan Lembaga Pengkajian bahwa apa yang dirumuskan dalam konstitusi oleh pendiri bangsa ini kiranya cukup menjadi landasan. “Rumusan konstitusi sudah baik. Permasalahannya adalah di dalam penjabaran konstitusi tersebut dan proses pembuatan undang-undang yang konsisten,” ujarnya.

Lembaga Pengkajian, kata Didik, menemukan sedikitnya delapan aspek dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Di antaranya, Pasal 1 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 23 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat 1, Pasal 33 ayat 3, Pasal 33, serta Pasal 34. “Kesimpulannya ekonomi konstitusi sangat bernas dengan pesan-pesan kesejahteraan,” ucapnya.

Namun faktanya dilihat dari Economic Islamicity Index yang mengukur keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kesempatan kerja, serta penerapan praktik ekonomi dan finansial yang islami, Indonesia berada pada urutan ke-104 dari 208 negara. Dilihat dari Social Progress Index 2014 yang mengukur pemenuhan kebutuhan pokok manusia, fondasi bagi well being, dan kesempatan (oportunitas), Indonesia berada pada urutan ke-88 dari 132 negara.

“Sudah sejak beberapa dasawarsa, sebesar 80 persen GDP (Gross Domestic Product) dihasilkan Jawa-Sumatera dengan sisanya pulau Indonesia lainnya. Kondisi infrastruktur ekonomi juga fasilitas pengembangan sosial lebih tersedia di Jawa-Sumatera. Ketimpangan pembangunan ini telah memicu sengketa antardaerah dengan pusat dan belum terkendali penuh hingga kini,” tuturnya.

Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir, kesenjangan sosial tercermin dari tingginya gini coefficient sekitar 0,4. Sedangkan indeks gini untuk pemilikan aset, terutama tanah sangat timpang, yakni sekitar 0,67-0,7. Indikator-indikator itu menunjukkan ekonomi Pancasila belum terwujud.

“Untuk mewujudkan ekonomi Pancasila, peran negara adalah menata kembali, mengkaji, dan mengoreksi undang-undang. Lembaga Pengkajian sudah melihat banyak sekali undang-undang yang mengacu pada Pasal 33, tapi sejatinya bertentangan dengan UUD tersebut,” ujarnya.

Untuk ke depan, Lembaga Pengkajian menyarankan mengkaji tiga kelompok perundang-undangan. Pertama, perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam. Kedua, perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dunia usaha.

Didik mencontohkan di antaranya undang-undang penataan ruang, reforma agraria, pengelolaan sumber daya mineral, pengaturan bidang kehutanan, serta pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, buruh, persaingan usaha, dan industri).  (*)






Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

14 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

30 hari lalu

Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

Langkah terjun ke metaverse sekaligus memantapkan UT sebagai Cyber University dan Cyber Academy.


Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

30 hari lalu

Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

Syarief Hasan menilai, kenaikan BBM B?bersubsidi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.


Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

30 hari lalu

Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

Ketua MPR RI Bamsoet, mendorong PT Cipta Aset Digital mengalahkan Rusia dan Kazakhstan.


Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

30 hari lalu

Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berolahraga sambil menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.


Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

34 hari lalu

Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

Penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga dinilai terburu-buru


Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

36 hari lalu

Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

Jika menginginkan manajemen masjid yang mengimplementasikan nilai-nilai hijrah maka perlu realisasi dari semangat ukhuwah dan prinsip Islam yg rahmatan lil alamin.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

36 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

44 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Yandri mengatakan, wawasan kebangsaan warga MA tak perlu diragukan.


Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

44 hari lalu

Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.