Menkumham Yasonna Laoly : Perppu Ormas Bukan untuk 1 Ormas Saja  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada warga binaan saat meresmikan pondok pesantren At-Taubah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Dengan adanya Pondok pesantren tersebut diharapkan menjadi wadah peningkatan ketakwaan warga binaan selama menjalani hukuman. Foto: Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tidak diperuntukkan satu ormas saja.

"Gak lah, siapa saja yang bertentangan dengan ideologi negara, sasarannya itu.
UU gak boleh untuk satu ormas," kata Yasonna saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2017.

Baca :

Wiranto Umumkan Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas

Perppu Pembubaran Ormas Akan Diterbitkan, Begini Reaksi HTI

Oleh karena itu, Perppu yang baru diterbitkan pemerintah tidak digunakan langsung untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang dianggap mengancam kedaulatan NKRI. "Belum gitu ceritanya, nanti ada tahapan itu," kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, Perppu ini tidak bersifat subjektif karena bukan hanya dinilai oleh pemerintah. "Alasan subjektivitas pemerintah akan diuji secara objektif oleh DPR. Perppu kan dibahas oleh DPR. Itu mekanismenya," ujarnya.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (ormas).

LIDWINA TANUHARDJO








Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

2 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

3 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

4 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

18 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

18 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

18 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

20 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

20 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

20 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari