Wiranto Sebutkan Sederet Pertimbangan Terbitkan Perppu Ormas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan sejumlah pertimbangan yang mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Dia menekankan bahwa UU nomor 12 tahun 2013 tentang Ormas tak lagi memadai kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan Perppu.

    Yang pertama, kata Wiranto, penerbitan Perppu sudah sesuai hak dan kewenangan pemerintah, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2019. Dalam keputusan itu, presiden berhak menelurkan perppu dalam situasi mendesak.

    Baca juga:

    JK: Perppu Digunakan Agar Pembubaran Ormas Tak Butuh Waktu Lama

    "Untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.

    Perppu pun bisa dibuat jika aturan hukum yang ada belum memadai kebutuhan, dalam artian sebagai solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

    Aturan ormas dalam UU 17/2013 dinilai lemah untuk menindak ormas yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

    Baca pula:
    Perppu Ormas, Wiranto: Tak Konsisten Perjanjian, Saya cabut Izin


    Syafii Maarif: Jika Ada Gugatan Perppu Ormas, Hadapi Saja

    UU ormas, kata Wiranto, belum mengandung asas Contrario Actus, di mana lembaga negara yang menerbitkan izin tata usaha negara seharusnya juga berwenang membatalkannya.

    Pengertian tentang ajaran yang berseberangan dengan dasar negara juga masih dirumuskan secara sempit. "Yaitu hanya terbatas pada Atheisme, Marxisme, dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila."

    Simak:

    Perppu Ormas Terbit, Wiranto Minta Masyarakat Tenang

    Pertimbangan ketiga adalah perlunya pembuatan perppu karena butuhnya durasi panjang dalam menyusun UU baru. "Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu undang-undang yang baru tidak bisa, harus segera diselesaikan," kata Wiranto.

    Perppu 2/2017 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 laku. Penyusunan Perppu tersebut sempat erat dikaitkan dengan upaya pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.