Kapolri Tito Ancam Tindak Aparat yang Bermain di Sektor Bea Cukai  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berbicara dalam koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. Rapat koordinasi ini membahas antisipasi pengamanan Ramadan dan jalur mudik lebaran Idul Fitri 1438 H. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan ada dua persoalan yang menghambat penerimaan negara dari bea dan cukai. “Ada dua masalah, sistem dan oknum,” kata Tito di Ditjen Bea Cukai Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017. 

Tito menuturkan pihaknya meminta sistem tata kelola impor dan ekspor diperbaiki. Sehingga sistem yang baru nantinya tidak memungkinkan ada kompromi antara pengusaha dan aparat penegak hukum. Sedangkan persoalan pihak-pihak tertentu yang bermain, kata dia, akan dilakukan penindakan tegas melibatkan stakeholder

Baca: Jokowi Perintahkan Pembatasn Ekspor-Impor Ditinjau Lagi

Dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan, Tito juga mengajak jajarannya, seperti Kapolda Metro Jaya dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. 

Tito meminta jajarannya mengikuti arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani agar berbenah. “Mari kita lihat ke depan, kami perbaiki, jangan sampai ada yang main-main,” kata Tito. 

Menurut dia, pihaknya akan mengawasi ketat jajarannya yang berhubungan dengan kegiatan impor dan ekspor. Akan ada penghargaan dan teguran bagi mereka. “Main mata, saya pastikan diberi punishment,” katanya. 

Sementara itu, Sri Mulyani berujar sistem yang akan dibangun jangan sampai membentuk lubang untuk para pihak bermain dengan petugas dalam kegiatan impor dan ekspor. Ia menilai, meski penerimaan negara di sektor itu hanya sedikit, sekitar Rp 33 triliun, permainan yang terjadi bisa berdampak buruk bagi negara. 

Simak juga: Cegah Penyebaran Paham Radikal, Polisi Perketat Patroli Internet

“Kalau dilihat, penerimaan kecil tapi menimbulkan suatu persepsi sistem di Indonesia bisa dikompromikan,” ujar Sri Mulyani. 

Sri Mulyani pun tak segan-segan mencopot jajarannya, bahkan Dirjen Bea Cukai, apabila terbukti bersalah. Ia berharap dengan pertemuan hari ini, termasuk dengan Tito Karnavian, koordinasi antarlembaga bisa meningkat untuk mendongkrak penerimaan negara di sektor bea dan cukai. 

DANANG FIRMANTO






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

6 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

7 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

8 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

8 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

8 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

9 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Jokowi Targetkan Jakarta Outer Ring Road 2 Rampung Akhir 2023

9 hari lalu

Jokowi Targetkan Jakarta Outer Ring Road 2 Rampung Akhir 2023

Jokowi menargetkan pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road atau JORR 2 rampung 100 persen di akhir tahun 2023.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

11 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

16 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.