Ingin Bertemu Kapolri, Ini Agenda Pansus Hak Angket KPK

Reporter

Anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Pertemuan tertutup ini untuk melakukan dengar pendapat dengan koruptor yang di bui di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COJakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi DPR (Pansus Hak Angket KPK) berencana menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito 
Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, siang ini, 12 Juli 2017, pukul 12.00 WIB. 

Salah satu anggota pansus, Masinton Pasaribu, mengatakan dalam kunjungan ini pihaknya ingin berdiskusi dan menanyakan beberapa hal terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dalam rangka penanganan kasus korupsi.

Baca juga:
Romli Usulkan Pansus Hak Angket Undang Ruki, Seno Adji, dan Adnan Pandu

"Kepolisian menangani kasus korupsi, tindak pidana, kan ada kriminal khusus kan? Nah, kami mencoba mengambil perbandingan saja, model penanganan di kepolisian dari model penyelidikan, penyidikan, seperti apa?," tutur Masinton saat dihubungi Tempo, Rabu.

Ia membantah kedatangannya bersama Pansus Hak Angket KPK bermaksud menyinggung kesiapan Polri dan kejaksaan untuk mengambil alih KPK. Menurut dia, setiap lembaga hukum di Indonesia memiliki tugas dengan porsi masing-masing sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Bukan mengambil alih tugas KPK. Di kepolisian kan juga ada yang menangani kasus korupsi, semuanya mengacu pada KUHAP. Baik di kepolisian, kejaksaan, maupun KPK semuanya mengacu pada KUHAP, seperti apa penerapan di kepolisian, penanganan kasus korupsi sesuai dengan standar KUHAP," tuturnya.

Simak pula:
KPK Sebut Akan Ada Tersangka Baru E-KTP, Pansus Angket Bereaksi

Dalam pertemuan dengan Polri, kata Masinton, semua anggota pansus diwajibkan hadir. Namun ia belum dapat menyebutkan siapa saja yang sudah memastikan hadir. 

Hasil pertemuan Pansus Hak Angket KPK dengan Polri hari ini, dia melanjutkan, nantinya akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam rapat. "Hasil pertemuan tentu referensi buat pansus," kata Masinton.

DESTRIANITA

Video Terkait:
Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah








Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.