Kemenkumham Buka Lowongan CPNS, Pendaftaran Mulai 1 Agustus  

Reporter

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN

TEMPO.COJakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017. Pendaftaran CPNS tersebut akan dilakukan secara online melalui website resmi kementerian di cpns.kemenkumham2017.go.id. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dibaca dalam ulasan Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2017 Online di cpns.kemenkumham.go.id.

Ada 19.210 formasi yang terdiri atas 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 CPNS di Kementerian Hukum. “Kuota untuk lulusan cumlaude sebanyak 468 orang, sedangkan putra dan putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca: Pendaftaran 19.210 CPNS Kemenkumham dan Mahkamah Agung Dibuka

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui SSCN BKN pada 1-31 Agustus mendatang. Informasi mengenai rekrutmen CPNS dapat dilihat di situs: www.menpan.go.idhttps://sscn.bkn.go.id;https://www.mahkamahagung.go.idhttp://badilum.mahkamahagung.go.id;http://badilag.mahkamahagung.go.idhttp://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id; dan http://cpns.kemenkumham2017.go.id.

Seorang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan sistem computer-assisted test (CAT). Selain itu, pelamar akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. 

Baca juga: Penipuan CPNS di Cimahi, Korban Dimintai Rp 50-60 Juta

Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Selesai ujian, peserta akan bisa langsung mengetahui nilainya. "Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban pencaloan," kata Asman.

KEMENKUMHAM | ANTARA | RINA W.






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

2 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

4 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

17 hari lalu

Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

Pendaftaran CPNS akan kembali dibuka pada pekan ketiga dan keempat September 2022. Apa saja syarat dan bagaimana cara mendaftarnya?


BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

18 hari lalu

BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

BKN telah menerima jumlah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk tes CASN 2022. Seleksi ini akan dimulai pada pekan ketiga bulan September.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

18 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

18 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

18 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

20 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

20 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?