Isu Reshuffle Kabinet Berembus, Ini Tanggapan PPP, PAN, dan PKB  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan salah satu alasan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet adalah keadaan partai pendukung pemerintah yang tidak solid. “Ada 1-2 partai (yang tidak solid),” ujarnya di DPR, Selasa, 11 Juli 2017.

Romy, sapaan Romahurmuziy, enggan menyebut nama partai tersebut. Yang jelas, dia mencontohkan, kesolidan partai diuji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas di DPR. Menurut dia, pesan Presiden sangat jelas, karena harus ada dalam ambang batas presiden dalam pembahasan RUU Pemilu, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Selama pembahasan, Partai Amanat Nasional-lah yang tidak setuju dengan ambang batas ini.

Baca: Tepis Berita Mundur, Sri Mulyani: Enggak Benar, Enggak Betul

Selain itu, ucap Romy, setiap partai yang bergabung dengan pemerintah boleh mengkritik suatu kebijakan untuk mengoreksi dan caranya tidak serampangan. “Kalau memang membabi buta, itu ada konsekuensinya. Silakan berdiri di luar kabinet. Partai tidak bisa berdiri di dua kaki,” katanya. Meski begitu, Romy mengatakan belum mendengar informasi akan adanya reshuffle. “Itu hak prerogatif Presiden, kami pun siap jika ada reshuffle,” katanya.

Wacana perombakan kabinet mencuat. Sumber Tempo mengatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah dua kali membicarakan reshuffle kabinet. Selain ada partai yang dinilai membalelo, kinerja menteri pun menjadi sorotan. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto mengatakan sejak pilkada 2017 partainya belum pernah lagi berkumpul bersama Presiden dan partai pendukung pemerintah. Termasuk, kata dia, dalam pembahasan RUU Pemilu. “Kalau reshuffle berdasarkan kinerja, menteri dari PAN tidak layak reshuffle. Kalau hal lain, itu terserah Presiden,” katanya, Selasa.

Baca juga: Menteri Susi: Aksi Cantrang Muncul Tiap Ada Isu Reshuffle Kabinet

Kader PAN yang menjadi pembantu Presiden adalah Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nama Asman santer akan dicopot. Jika Asman dicopot, ucap Yandri, partainya akan mempertimbangkan apakah akan tetap berada di dalam koalisi pemerintahan. “Ini perlu pembicaraan dengan Presiden, apakah kami masih dianggap koalisi atau tidak,” ucapnya.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya siap jika kadernya akan dicopot atau dilantik menjadi menteri baru jika ada reshuffle kabinet. “Itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya. “Apalagi ini isu yang sudah kerap muncul.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN