Perpu Pembubaran Ormas Akan Diterbitkan, Begini Reaksi HTI  

Reporter

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku telah mendengar kabar pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertindak tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perpu itu sebelumnya dikaitkan dengan rencana pemerintah membubarkan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menilai langkah pemerintah tersebut adalah bentuk kezaliman. "Bila benar bakal menerbitkan perpu dengan tujuan memudahkan pembubaran HTI, maka jelas sekali ini merupakan bentuk kezaliman pemerintah," ujar Ismail saat dikonfirmasi Tempo, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca:
Perpu Pembubaran Ormas sudah di Tangan Presiden Jokowi

Menurut Ismail, pasal yang mengatur ormas dalam Undang-Undang sengaja dibuat rumit seperti melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, untuk melindungan ormas dari kezaliman atau kesewenangan pemerintah yang ingin membubarkan sebuah ormas. Penerbitan perpu tersebut, menurut Ismail, adalah jalan pintas pemerintah membubarkan HTI. "Ketika itu (UU Ormas) diubah, maka pemerintah jelas sengaja bertindak zalim," tuturnya.

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan rancangan perpu tersebut telah berada di tangan Presiden Joko Widodo sejak beberapa waktu lalu. "Nah, kapan tanda tangannya nanti, saya belum tahu," kata Johan saat ditanyai di Istana Kepresidenan, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca juga:

Tolak Pembubaran, Yusril Ihza Jadi Ketua Tim Pembela HTI

Namun Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil, mengungkapkan Jokowi telah meneken perpu tersebut. Pernyataan Said Aqil dilontarkan setelah dia bertemu dengan Jokowi, Selasa, 11 Juli 2017. Menurut dia, perpu tersebut akan dibacakan pada hari ini, Rabu, 12 Juli 2017.

Johan mengatakan Jokowi tidak akan mengumumkan sendiri perpu tentang organisasi kemasyarakatan. Rencananya, pengumuman dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ismail menambahkan, pihaknya masih akan mengkaji perpu pembubaran ormas yang saat ini tengah disiapkan pemerintah. Bila nanti terbit, perpu itu akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, HTI telah menggaet pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka dalam melawan rencana pemerintah. Mereka juga mengklaim ada seribu pengacara yang siap memberikan bantuan hukum kepada HTI.

ISTMAN M.P | YOHANES PASKALIS | NINIS CHAIRUNNISA








Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis dimulai dengan kabar BPS memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022.


Liga 1 Bisa Digelar Kembali, Ini Sederet Ucapan Terima Kasih dari Ketua Umum PSSI

3 jam lalu

Liga 1 Bisa Digelar Kembali, Ini Sederet Ucapan Terima Kasih dari Ketua Umum PSSI

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo hingga pecinta sepak bola karena Liga 1 bisa digelar kembali.


Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

11 jam lalu

Pemerintah Bangun 1.800 Rumah Korban Gempa Cianjur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau progres pembangunan 1.800 rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa Cianjur.


Presiden Jokowi Buka Kejuaraan Dunia Wushu Junior Ke-8 di BSD

12 jam lalu

Presiden Jokowi Buka Kejuaraan Dunia Wushu Junior Ke-8 di BSD

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Kejuaraan Dunia Wushu Junior ke-8 di Tangerang, Banten, Senin malam, 5 Desember 2022.


Mengenal Gustika Fardani Jusuf, Cucu Bung Hatta yang Menggugat Jokowi soal Pj Kepala Daerah

15 jam lalu

Mengenal Gustika Fardani Jusuf, Cucu Bung Hatta yang Menggugat Jokowi soal Pj Kepala Daerah

Sosok cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Jusuf, jadi sorotan publik karena menggugat Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan Pj kepala daerah.


Tasyakuran Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Dimeriahkan Seniman dan Grup Musik Lokal Lintas Genre

16 jam lalu

Tasyakuran Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Dimeriahkan Seniman dan Grup Musik Lokal Lintas Genre

Para seniman akan tersebar di sembilan titik di sepanjang rute yang dilalui kirab rombongan pengantin Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pemerintah Bangun 200 Rumah Tahan Gempa di Cianjur untuk Tahap Pertama

16 jam lalu

Pemerintah Bangun 200 Rumah Tahan Gempa di Cianjur untuk Tahap Pertama

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa.


Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan penanganan inflasi di daerah.


Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

17 jam lalu

Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

Prosesi siraman Kaesang Pangarep digelar di kediaman Jokowi di Solo, hanya akan dihadiri keluarga inti dan tidak ada pihak luar yang diundang.


Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

Presiden Jokowi mengunjungi area relokasi korban Gempa Cianjur.