Cegah Kebakaran Hutan, Wiranto: Singapura Beri Bantuan Alat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang

    Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah Singapura bersedia memberi bantuan teknis kepada Indonesia untuk menanggulangi kebakaran hutan. Tawaran itu disampaikan kepada Wirangot saat bertemu Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura, Masagos Zulkifli.

    "Singapura tadi memberi satu penjelasan, (mereka) menyediakan bantuan teknis maupun peralatan untuk menanggulangi kebakaran hutan kalau diperlukan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca: Ada Empat Provinsi Ditetapkan Siaga Darurat Kebakaran Hutan

    Menurut Wiranto, Singapura beberapa kali terkena dampak asap yang berasal dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. "Indonesia juga sangat menderita bukan hanya negara lain," ujar Wiranto.

    Baca: Kebakaran Hutan, Portugal Bantah Ada Pesawat Pemadam Jatuh

    Meski tidak menjelaskan rinci, Wiranto mengingatkan adanya upaya pemerintah untuk mengubah metode kerja petani tradisional untuk mengurangi kebakaran. "Ada penyediaan lumbung dan pompa air, ternyata hasilnya luar biasa," kata dia.  

    Hingga Juni 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran di empat provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Potensi api dikhawatirkan terus meningkat pada musim kemarau tahun ini.

    Penetapan siaga darurat itu dinilai bisa memudahkan pengerahan sumber daya dan koordinasi dalam penanggulangan kebakaran. Dalam hal teknis, BNPB pun menempatkan sejumlah helikopter water bombing ditempatkan berbagai kota di Provinsi Riau, seperti di Pekanbaru dan Dumai.

    Pada 2015 kebakaran terjadi di 2.810 titik, pada 2016 sebanyak 1.917 titik, dan jumlahnya menurun pada 2017, menjadi 157 titik. Hingga Juni 2017, terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE | AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.