BMKG Sebut Gempa Samosir Tak Timbulkan Kerusakan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menunjukkan perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi di Kec Simpang Empat Kab Karo, Sumut, Rabu (18/9). ANTARA/Septianda Perdana

    Petugas dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menunjukkan perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi di Kec Simpang Empat Kab Karo, Sumut, Rabu (18/9). ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gempa tektonik di Sumatera Utara pada Selasa, 11 Juli 2017, sekitar pukul 08.24 WIB dipastikan tidak menimbulkan kerusakan. Gempa berkekuatan M 5,4 Episenter itu berada di koordinat 2,67 Lintang Utara dan 98,85 Bujur Timur, tepatnya di daratan sekitar 8 kilometer timur laut Samosir dengan  berkedalaman hiposenter 152 kilometer.

    “Dampak gempa didasarkan kepada peta tingkat guncangan (shakemap), goyangan lemah di Pematang Siantar, Parapat, Medan, Sidikalang, dan Sibolga pada skala intensitas I SIG-BMKG atau II MMI,” ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Moch. Riyadi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca: BMKG Bantah Gempa Sumatera Utara Terkait Aktifnya Gunung Purba

    Menurut Riyadi, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa itu disebabkan aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia, di bawah lempeng Eurasia, dengan hiposenter 152 kilometer. Karena hiposenter ada di kedalaman 152 kilometer, maka lindu tersebut sebagai gempa bumi menengah. “Meski berpusat di darat, namun gempa ini tidak berpotensi merusak,” katanya.

    Hasil monitoring BMKG terakhir pukul 09.00, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. “Kepada warga Sumatera Utara dan sekitarnya, diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.