Presiden Joko Widodo Sudah Teken Perppu Pembubaran Ormas?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa dari berbagai organisasi keluarga besar Nahdlatul Ulama melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, 13 April 2017. Mereka menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan gagasan khilafahnya. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah massa dari berbagai organisasi keluarga besar Nahdlatul Ulama melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, 13 April 2017. Mereka menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan gagasan khilafahnya. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Joko Widodo dikabarkan telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan alias Ormas. Ini diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj,  seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

    "Perppu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Besok akan dibacakan kalau tidak salah," kata Said di Istana Kepresidenan, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca: Wiranto: Pemerintah Masih Mengkaji Rencana Pembubaran HTI

    Said tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Perppu itu menyasar ormas tertentu yang dinilai radikal dan menggangu ideologi serta stabilitas negara.

    Selama ini, wacana penerbitan Perppu Ormas berkaitan erat dengan upaya pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas ini dikenal berupaya menerapkan kekhalifahan di Indonesia dengan berdasarkan pada syariat Islam.

    Baca: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tolak ISIS, HTI dan Khilafah

    Pemerintah menilai ideologi HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal itu memicu wacana pembubaran HTI belakangan ini.

    "Saya enggak tahu ormasnya. Kalau kurang, nanti saya usul lagi ke Presiden Joko Widodo," kata Said tertawa sambil meninggalkan Istana Kepresidenan. Pihak Istana Kepresidenan, hingga saat ini, belum memberikan komentar soal pernyataan Said Agil ini.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.