PBNU Dukung KPK Lawan Koruptor

Reporter

Editor

Budi Riza

Koalisi Anti Hak Angket (Kotak) menggelar parodi kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, 9 Juli 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta -- Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, mengatakan dukungan ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan juga berupa tindakan.

"KPK akan bekerja sama dengan PBNU secara langsung bukan hanya MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) yang bersifat wacana," kata Said Aqil saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca: KPK Akan Buka Rekaman Pemeriksaan E-KTP, Miryam: Bagus Itu

Sebagai bentuk implementasi, PBNU berencana membuat aksi berupa pelatihan kepada kader NU mengenai sistem kerja KPK. Nantinya, para kader NU ini bisa membantu KPK, misalnya untuk melakukan penyelidikan.

Implementasi isi MoU antara KPK dan PBNU juga dibenarkan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Dia mengatakan kerjasama KPK dengan PBNU sebenarnya sudah berjalan. Petugas KPK pernah memberikan pembekalan pada para dai atau pendakwah di berbagi daerah mengenai korupsi.

Baca: KPK Beri Sinyal Ada Tersangka Baru Korupsi di Bakamla

"Terutama yang palig sulit itu mengenai gratifikasi. Karena budaya kita kan budaya memberi. Jadi perlu diberikan informasi mengenai apa saja yang boleh diterima dan apa yang tidak," jelas Agus.

Selain mendatangi KPK, ada pula bentuk-bentuk implementasi yang telah dilakukan PBNU. Salah satunya adalah keputusan soal korupsi pada musyawarah alim ulama di Cirebon beberapa waktu yang lalu.

PBNU memutuskan anggota dan pengurus NU sebaiknya tidak mensalati jenazah koruptor. Keputusan ini sekaligus memperlihatkan ketegasan PBNU dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bentuk implementasi lainnya adalah peluncuran buku 'Jihad Melawan Korupsi'. Buku itu merupalan kumpulan hasil fatwa yang dilakukan NU sejak tahun 70 terkait praktek korupsi. Melalui buku ini, NU ingin membentuk kader penggerak NU anti-korupsi. Selain itu, akan ada kerjasama penyuluh Korupsi antara antara KPK dengan PBNU.

Pada kesempatan ini, Direktur The Wahid Institute,Yenni Wahid, menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi KPK yang diserang. Dia sempat mengusulkan agar elemen justice collaborator KPK diperluas. Ini untuk memperluas ruang bagi orang-orang yang ingin membantu mengungkapkan praktek korupsi, terutama korupsi kelas kakap.

Said Aqil Siradj juga mengungkapkan keprihatinan kondisi KPK yang dilemahkan justru saat Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan revolusi mental. Ia juga menyampaikan PBNU siap mendukung keamanan KPK apabila dibutuhkan.

"Tugas keamanan itu utamanya, ya, tugas kepolisian. Tapi kalau diminta maka banser siap untuk membantu polisi dalam mengawal keamanan KPK. Tapi kami bukan menjamin, kalau menjamin ya Gusti Allah," kata Said.

BIANCA ADRIENNAWATI






Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

5 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

5 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

13 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

14 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

14 hari lalu

Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

Kejaksaan Tinggi DKI menyerahkan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti tahap II perkara korupsi pembebasan lahan di Cipayung.


Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

15 hari lalu

Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

Kejagung memeriksa tiga orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Kominfo.


Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

15 hari lalu

Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

Transparency International telah melayangkan surat terbuka kepada Presidensi G20 lantaran KTT dianggap absen dari pembahasan isu-isu korupsi lintas negara.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

15 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

FAKTA Indonesia dampingi Musa Emyus melaporkan PT Transjakarta ke KPK karena indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

16 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta laporkan PT Transjakarta ke KPK atas dugaan korupsi


Kasus Korupsi Jual Beli BBM Nontunai, Polri Sita Dokumen dan Barang Elektronik

19 hari lalu

Kasus Korupsi Jual Beli BBM Nontunai, Polri Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi jual beli BBM nontunai dari tahun 2009 sampai 2012.