Program Pencegahan KPK Pantau Pelaku Usaha di 8 Provinsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menguji coba perangkat komputer didalam bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) disela peluncurannya di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi serta kampanye dalam pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho

    Petugas menguji coba perangkat komputer didalam bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) disela peluncurannya di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi serta kampanye dalam pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung - Koordinator Program, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roro Wide Sulistyowati mengatakan, lembaganya menyiapkan program pencegahan tindak pidana korupsi yang khusus menyasar pelaku usaha.

    “Berdasarkan data dari kasus yang ditangani KPK itu, pelaku kedua terbesar itu adalah swasta, selain eksekutif. Sehingga perlu pencegahan tindak pidana korupsi untuk sektor swasta juga,” kata Roro Widie di Bandung, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca juga:

    Luncurkan Animasi Sahabat Pemberani, Saut KPK: Upaya Pencegahan

    Roro mengatakan, KPK sudah menginisiasi program pencegahan menyasar pelaku usaha di level nasional sejak awal tahun ini dengan membentuk forum advokasi nasional antara regulator dengan pelaku usaha. Forum tersebut lalu dinilai dibutuhkan dikembangkan di level daerah. “Makanya kita piloting ke daerah,” kata dia.

    Menurut Roro, pembentukan forum advokasi antara pelaku usaha dan regulator itu untuk membahas permasalahan, mencari solusi, menyiapkan rekoemndasi untuk membangun integritas di dunia bisnis. “Bagaimana pelaku usaha bisa transparan dan akuntabel menyelenggarakan usaha yang fair dan tidak menyuap,” kata dia.

    Baca pula:

    KPK Bahas Aturan Penyelamatan Aset dan Pencegahan Korupsi

    Roro mengatakan, lewat program Profit, Pofesional Berintegritas itu, KPK berencana membentuk forum advokasi regional di 8 provinsi tahun ini yakni di Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Jogjakarta, Lampung, Jawa Tengah, NTT, serta Kalimantan Timur. “Kita dudukkan regulator dan pelaku usaha dalam satu forum,” kata dia.

    Selepas forum advokasi terbentuk, KPK menyiapkn training khusus menyasar pelaku usaha. “Yang di ajarkan ini dasar-dasar tindak pidana korupsi dan menyebarkan pesan untuk pelaku usaha itu, anti suap. Kita coba membangun sistem bersama-sama, bagaimana swasta itu bisa di suport,” kata Roro.

    Silakan baca:
    Jokowi Ingin KPK Fokus Pencegahan Korupsi

    Roro mengatakan, penunjukan 8 provinsi itu hasil rembukan di internal lembaganya sebagai fokus kegiatan pencegahan tahun ini. Kendati dia mengakui, salah satu alasan lainnya temuan adanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha. “Salah satu, tapi bukan satu-satunya (alasan),” kata dia.

    Da mencontohkan, di Jawa Barat misalnya akan dimulai Agustus ini untuk menyiapkan pembentukan form advokasi regional tersebut dengan melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat. “Pelaku usaha yang akan kita ajak itu industri besar karena piloting,” kata Roro.

    Roro mengatakan, industri yang dilibatkan diantaranya dipilih selain besar, juga sering berinteraksi dengan pemerintah. Diantaranya industri farmasi, konstruksi, manufaktur, perkebunan, serta BUMD. “Industri ini juga punya resource untuk membangun sistem,” kata dia. “Kita menyasar manajer kepatuhan, internal audit, complience. Struktur itu yang nanti jadi agennya.”

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, akan melibatkan 15 Organisasi Perangkat Daerah pemeintah provinsi dalam kegiatan bersama KPK tersebut. “Provinsi Jawa Barat salah satu pilot projectnya,” kata dia selepas bertemu dengan perwakilan KPK membahas soal program tersebut, Selasa, 11 Juli 2017.

    Iwa mengatakan, program pencegahan KPK itu untuk memediasi antara regulator dalam hal ini pemerintah daerah, dengan pelaku usaha. Organisasi Perangkat Daerah yang dipilih yang dianggap sering berhubungan dengan pelaku usaha, diantaranya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Investasi Dan BUMD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan, serta sejumlah dinas yang berhubungan dengan pengerjaan infastruktur daerah. “Dengan program ini semua pihak saling memperbaiki, baik duni usaha sendiri, juga regulator dalam hal ini pemda, bersama-sama melakukan perbaikan,” kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.