Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Pencegahan KPK Pantau Pelaku Usaha di 8 Provinsi

image-gnews
Petugas menguji coba perangkat komputer didalam bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) disela peluncurannya di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi serta kampanye dalam pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
Petugas menguji coba perangkat komputer didalam bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) disela peluncurannya di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi serta kampanye dalam pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Koordinator Program, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roro Wide Sulistyowati mengatakan, lembaganya menyiapkan program pencegahan tindak pidana korupsi yang khusus menyasar pelaku usaha.

“Berdasarkan data dari kasus yang ditangani KPK itu, pelaku kedua terbesar itu adalah swasta, selain eksekutif. Sehingga perlu pencegahan tindak pidana korupsi untuk sektor swasta juga,” kata Roro Widie di Bandung, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca juga:

Luncurkan Animasi Sahabat Pemberani, Saut KPK: Upaya Pencegahan

Roro mengatakan, KPK sudah menginisiasi program pencegahan menyasar pelaku usaha di level nasional sejak awal tahun ini dengan membentuk forum advokasi nasional antara regulator dengan pelaku usaha. Forum tersebut lalu dinilai dibutuhkan dikembangkan di level daerah. “Makanya kita piloting ke daerah,” kata dia.

Menurut Roro, pembentukan forum advokasi antara pelaku usaha dan regulator itu untuk membahas permasalahan, mencari solusi, menyiapkan rekoemndasi untuk membangun integritas di dunia bisnis. “Bagaimana pelaku usaha bisa transparan dan akuntabel menyelenggarakan usaha yang fair dan tidak menyuap,” kata dia.

Baca pula:

KPK Bahas Aturan Penyelamatan Aset dan Pencegahan Korupsi

Roro mengatakan, lewat program Profit, Pofesional Berintegritas itu, KPK berencana membentuk forum advokasi regional di 8 provinsi tahun ini yakni di Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Jogjakarta, Lampung, Jawa Tengah, NTT, serta Kalimantan Timur. “Kita dudukkan regulator dan pelaku usaha dalam satu forum,” kata dia.

Selepas forum advokasi terbentuk, KPK menyiapkn training khusus menyasar pelaku usaha. “Yang di ajarkan ini dasar-dasar tindak pidana korupsi dan menyebarkan pesan untuk pelaku usaha itu, anti suap. Kita coba membangun sistem bersama-sama, bagaimana swasta itu bisa di suport,” kata Roro.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Silakan baca:
Jokowi Ingin KPK Fokus Pencegahan Korupsi

Roro mengatakan, penunjukan 8 provinsi itu hasil rembukan di internal lembaganya sebagai fokus kegiatan pencegahan tahun ini. Kendati dia mengakui, salah satu alasan lainnya temuan adanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha. “Salah satu, tapi bukan satu-satunya (alasan),” kata dia.

Da mencontohkan, di Jawa Barat misalnya akan dimulai Agustus ini untuk menyiapkan pembentukan form advokasi regional tersebut dengan melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat. “Pelaku usaha yang akan kita ajak itu industri besar karena piloting,” kata Roro.

Roro mengatakan, industri yang dilibatkan diantaranya dipilih selain besar, juga sering berinteraksi dengan pemerintah. Diantaranya industri farmasi, konstruksi, manufaktur, perkebunan, serta BUMD. “Industri ini juga punya resource untuk membangun sistem,” kata dia. “Kita menyasar manajer kepatuhan, internal audit, complience. Struktur itu yang nanti jadi agennya.”

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, akan melibatkan 15 Organisasi Perangkat Daerah pemeintah provinsi dalam kegiatan bersama KPK tersebut. “Provinsi Jawa Barat salah satu pilot projectnya,” kata dia selepas bertemu dengan perwakilan KPK membahas soal program tersebut, Selasa, 11 Juli 2017.

Iwa mengatakan, program pencegahan KPK itu untuk memediasi antara regulator dalam hal ini pemerintah daerah, dengan pelaku usaha. Organisasi Perangkat Daerah yang dipilih yang dianggap sering berhubungan dengan pelaku usaha, diantaranya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Investasi Dan BUMD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan, serta sejumlah dinas yang berhubungan dengan pengerjaan infastruktur daerah. “Dengan program ini semua pihak saling memperbaiki, baik duni usaha sendiri, juga regulator dalam hal ini pemda, bersama-sama melakukan perbaikan,” kata dia.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

2 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Ada Hermes hingga Rolls Royce

5 jam lalu

Sandra Dewi merayakan ulang tahun suami tercinta, Harvey Moeis. Foto ini diunggah di Instagramnya, Selasa, 30 November 2021. Foto: Instagram/@sandradewi88
Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Ada Hermes hingga Rolls Royce

Suami Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Apa saja barang mewah yang diberikan Harvey Moeis ke Sandra?


KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

5 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

Agar penyidikan berlangsung efektif, KPK bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, untuk mencegah ketiganya bepergian ke luar negeri.


KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

6 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

KPK meyakini Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan segera mengembalikan duit dari Syahrul Yasin Limpo tersebut.


KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

6 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

KPK mengajukan kasasi atas vonis di tingkat banding yang mengembalikan aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo.


KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

7 jam lalu

Penyanyi jebolan Indonesia Idol, Windy Yunita Bastari Usman, seusai memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024. Windy Idol yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris MA, Hasbi Hasan, yang kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus suap pengurusan Perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

KPK telah mengubah status Windy Idol dari saksi menjadi tersangka dalam kasus TPPU Hasbi Hasan.


KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersalaman dengan jaksa usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam pembacaan eksepsi yang disampaikan Syahrul melalui tim penasihat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tahanan dengan alasan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK tidak cermat, jelas, dan lengkap. ANTARA /Rivan Awal Lingga
KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Syahrul Yasin Limpo dipindahkan ke Rutan Salemba, Ali Fikri bilang Rutan KPK juga punya fasilitas olahraga dan ruang terbuka untuk aktivitas bersama


Harvey Moeis Bergeming Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Timah, Ditahan di Rutan Salemba

22 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adil Al Hasan
Harvey Moeis Bergeming Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Timah, Ditahan di Rutan Salemba

Harvey Moeis bergeming ketika keluar dari Gedung Kartika di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 27 Maret 2024.


Sesuaikan KUHAP, KPK Proses Sprindik Baru untuk Jerat Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sesuaikan KUHAP, KPK Proses Sprindik Baru untuk Jerat Eddy Hiariej

KPK terus memproses sprindik baru bagi eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.


Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Ditahan Kejagung Terkait Kasus Timah

22 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adil Al Hasan
Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Ditahan Kejagung Terkait Kasus Timah

Suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis ditahan Kejagung terkait kasus korupsi tata niaga timah.