Direktur SMRC: Arah Pansus Hak Angket KPK Tidak Jelas  

Reporter

Djayadi Hanan: Koalisi Sebagai Solusi Hubungan Presiden - Parlemen

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan sikapnya untuk pemberantasan korupsi. Menurut dia, cara ini untuk mengantisipasi melebarnya pembahasan materi Panitia Khusus Hak Angket KPK.

"Presiden Jokowi perlu menegaskan sikapnya, bukan untuk angket tapi sikap terhadap pemberantasan korupsi," kata Djayadi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017. Ia menilai sikap tegas Presiden diperlukan tanpa harus mengintervensi keberadaan hak angket KPK.

Baca juga:
KPK Sebut Akan Ada Tersangka Baru E-KTP, Pansus Angket Bereaksi

Djayadi pun menduga keberadaan hak angket ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa politik di parlemen. Sebab, kata dia, di Dewan Perwakilan Rakyat sedang terjadi pembahasan perundang-undangan yang berpotensi menjadi alat barter politik. "Ini bisa jadi alat bargaining politik," kata dia.

Selain itu, Djayadi menduga kuat keberadaan angket KPK itu diadakan sebagai reaksi penyidikan akibat kasus e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR oleh KPK. Menurut dia, bisa saja anggota DPR merasa terancam sehingga berkukuh menggulirkan hak angket. "Maka akhir pansus ini bisa berakhir ke mana-mana," ujarnya.

Baca pula:
Pukat UGM: Logika Yusril Soal Hak Angket DPR ke KPK Kacau

Ia pun meminta pemerintah bersikap lantaran Presiden pun memiliki suara mayoritas dukungan politik di parlemen. "Presiden menjadi penentu apakah hak angket untuk alat melemahkan KPK atau alat politik tertentu," ujarnya.

Peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi, sependapat. Menurut dia, Presiden Jokowi memilih untuk lebih mempedulikan agenda pemberantasan korupsi ketimbang menanggapi keberadaan Pansus Hak Angket KPK.

Simak:
Yusril: Pansus Angket KPK Tak Perlu Hiraukan Penolakan Guru Besar

Sebab itu, Kristiadi menduga keberadaan pansus hak angket KPK ini berhubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang berkutat pada pembahasan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. "Menjaga ambang batas presidential threshold mempersempit peluang agar lawan politiknya naik," ujar Kristiadi.

ARKHELAUS WISNU






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

9 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah