Pembahasan RUU Pemilu Deadlock, Pemerintah Tawarkan 3 Opsi Ini  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menawarkan tiga opsi jika pembahasan isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum masih berakhir buntu (deadlock). Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai rapat bersama Panitia Khusus RUU Pemilu di Gedung Nusantara 2, Kompleks Gedung DPR, Senin malam, 10 Juli 2017.

"Opsi pertama, menerima bersama-sama seluruh anggota Pansus DPR musyawarah mufakat," ujarnya.

Baca:
Keputusan Isu Krusial RUU Pemilu Kembali Tertunda

Opsi kedua, Tjahjo melanjutkan, pemerintah menerima opsi putusan pada pengambilan keputusan tingkat I RUU Pemilu.

Opsi terakhir yang ditawarkan Tjahjo adalah kembali menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama. "Atau pemerintah mengembalikan ke undang-undang yang lama. Toh, sama saja, enggak ada perubahan," katanya.

Tjahjo mengatakan, jika menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama, tidak memerlukan adanya peraturan perundang-undangan (perppu) untuk legitimasinya. Ia mencontohkan, dalam dua pemilu terakhir, tak ada permasalahan sama sekali walau menggunakan udang-undang yang lama. "Nyatanya, dua kali pemilu lancar. Dua kali pilkada serentak lancar," ujarnya.

Baca juga:
Pansus: Ada 3 Skenario Solusi Pembahasan RUU Pemilu yang Macet

Tjahjo menghadiri rapat pembahasan RUU Pemilu di DPR, kemarin malam. Dalam rapat itu, hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Rapat yang berlangsung mulai pukul 20.30 hingga 23.00 itu kembali gagal mengambil keputusan terhadap isu krusial dalam RUU Pemilu seperti rencana.

Rapat itu kembali menunda pengambilan keputusan sikap Pansus terkait dengan empat isu krusial dalam RUU. Keempat isu itu adalah ambang batas parlementer, metode konversi suara, pembagian wilayah daerah pemilihan, dan sistem pemilu yang akan digunakan.

Pansus RUU Pemilu akan menggelar rapat internal pada Rabu, 12 Juli 2017, sehari sebelum rapat pandangan mini fraksi. Apabila dalam rapat internal bisa dicapai kesepakatan, rapat berikutnya tinggal pengambilan keputusan. Jika terealisasi, Pansus siap melaporkannya dalam rapat paripurna pada 20 Juli mendatang.

EGI ADYATAMA






Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

1 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

1 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

8 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

8 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

9 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

17 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

19 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok