Johan Budi: Presiden Menolak Jika Rekomendasi Pansus Lemahkan KPK

Reporter

uru Bicara Presiden Johan Budi mengunjungi Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta  - Pemerintah sejauh ini belum menanggapi hasil kinerja Pansus Angket KPK. Namun pemerintah berharap hasil kerja Pansus tidak berujung pada rekomendasi pelemahan KPK.

"Kalau rekomendasinya membubarkan KPK, pasti Presiden Joko Widodo tidak akan mau. Itu sudah bisa dipastikan. Sikap Presiden Joko Widodo tegas di situ. Inginnya memperkuat. Konkret," ujar Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo di Istana Kepresidenan, Senin, 10 Juli 2017.

Baca:
Pansus Angket Kantongi Dugaan Kesalahan KPK, Ini Kata Febri KPK

Johan menuturkan pemerintah belum bisa memprediksi apakah Pansus Hak Angket akan berujung pada pelemahan KPK atau sebaliknya. Yang pasti, kata Johan, pemerintah tidak ikut campur untuk tahapan yang berjalan saat ini kecuali jika sudah ada rekomendasi.

Presiden Joko Widodo, kata Johan, bahkan tidak mempertimbangkan untuk melobi ketum parpol soal hak angket ke KPK. Sebabnya, Presiden Joko Widodo merasa pembentukan pansus dan hak angket adalah hak dari DPR, bukan parpol.

Simak:
Zulkifli Hasan: Pansus Hak Angket Harusnya Menguatkan KPK

"Bagaimana citra Presiden Joko Widodo nantinya, itu publik yang menilai. Tapi, publik harus diberi tahu bahwa posisi Presiden Joko Widodo tidak bisa masuk ke dalam (mengintervensi) DPR," ujar Johan.

Tahapan kerja Pansus Hak Angket KPK dinilai mulai melebar. Dari yang awalnya hanya bertujuan untuk meminta keterangan dari saksi kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, yang mengklaim telah ditekan penyidik KPK, Pansus melebar hingga memeinta keterangan para terpidana koruptor.

Lihat:
PUSaKO: Pansus Hak Angket KPK Salah Alamat Temui Napi Korupsi

Bahkan, pekan lalu, anggota Pansus Hak Angket KPK sampai berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, untuk menemui para terpidana yang kasusnya ditangani KPK.

Mereka berdalih keterangan para terpidana korupsi bisa untuk menunjukkan apakah KPK melanggar hukum atau tidak dalam menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan. Sikap Pansus tersebut justru dinilai melemahkan lembaga antirasuah.

ISTMAN MP






Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

11 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

11 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

13 jam lalu

Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

Tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina, para tamu dilarang memakai motif batik parang lereng. Di pernikahan Gibran batik itu dibagikan Jokowi


H-3 Pernikahan Kaesang Pangarep, Hampir Separuh Kampung Erina Berselimut Tenda Megah Serba Putih

14 jam lalu

H-3 Pernikahan Kaesang Pangarep, Hampir Separuh Kampung Erina Berselimut Tenda Megah Serba Putih

Suasana sekitar rumah calon istri Kaesang Pangarep yang biasanya sepi menjadi padat kendaraan roda empat yang membawa barang untuk hiasan tenda-tenda.


Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

15 jam lalu

Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

Para tamu undangan tasyakuran pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dilarang memakai batik motif parang lereng


Terpopuler Bisnis: 200 Ribu Ton Beras Impor Segera Masuk RI, Elon Musk Teratas di Daftar Orang Terkaya

20 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 200 Ribu Ton Beras Impor Segera Masuk RI, Elon Musk Teratas di Daftar Orang Terkaya

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 6 Desember 2022, dimulai dari 200 ribu ton beras impor akan masuk untuk mengamankan cadangan beras pemerintah.