Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

image-gnews
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Menteri Agraria dan Tata Ruang Soyfan Jalil bakal segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perizinan pinjam pakai kawasan hutan dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau.

Sofyan menargetkan proses pembebasan lahan akan rampung hingga akhir Juli 2017.

"Insyaallah akhir Juli ini selesai," ujar Sofyan di Terminal VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu malam, 8 Juli 2017.

Pembangunan jalan tol sempat terhambat lantaran memasuki kawasan hutan dan konsesi PT Chevron Pacific Indonesia. Mengatasi hal ini, Sofyan mengaku telah melakukan rapat koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi Riau untuk penyelesaian pembebasan lahan dalam kawasan PT Chevron serta menyurati Kementerian LHK untuk pembebasan kawasan hutan.

"Kalau ini selesai, mudah-mudahan proses pembebasan lahan akan rampung akhir Juli ini," tuturnya.

Menteri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno mengatakan proses ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau sudah rampung mencapai 47 persen. Pengerjaan pembukaan lahan jalan tol sejauh ini sudah mencapai 30 kilometer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rini mengklaim tidak ada kendala berarti dalam pembangunan jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya. Proyek yang memiliki investasi Rp 16 triliun itu membutuhkan setidaknya 1.022 hektare lahan. Pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk proses pembebasan lahan. Sebanyak Rp 35 miliar sudah terserap untuk pembayaran ganti rugi lahan masyarakat.

"Untuk pembiayaan sudah disiapkan, dananya tidak ada masalah, pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat sudah lancar," ucapnya.

Dengan demikian kata dia, proses pengerasan sudah dapat dilaksanakan, sehingga pada 2018 sebagian jalan tol sudah dapat dioperasikan.

"Agustus nanti sebagian titik sudah diperkeras, tahun depan beberapa sesi sudah bisa dipakai," ujarnya.

RIYAN NOFITRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

44 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi
Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

57 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Cara Mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)

4 Oktober 2023

Sertifikat hak guna bangunan milik pedagang kaki lima di pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 15 Desember 2015. Pemberian sertifikat tersebut merupakan program nasional paket ekonomi ke-7. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Cara Mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)

Mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah langkah penting dalam mengamankan kepemilikan properti. Begini tahapannya.


Aktivis Lingkungan Minta Pengusaha Sawit Buka Rincian HGU ke Publik, Respons Gapki?

24 Agustus 2023

Lahan perkebunan Sawit  di Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2023. (FOTO/Budhy Nurgianto)
Aktivis Lingkungan Minta Pengusaha Sawit Buka Rincian HGU ke Publik, Respons Gapki?

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono buka suara soal permintaan aktivis lingkungan membuka rincian HGU ke publik.


Kepala BPN Panggil Pejabat Administrator Bergaya Hidup Mewah untuk Dimintai Klarifikasi

10 Maret 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MenATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus mafia tanah di Gedung Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Senin, 18 Juli 2022. Enam pejabat BPN ditangkap di beberapa wilayah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala BPN Panggil Pejabat Administrator Bergaya Hidup Mewah untuk Dimintai Klarifikasi

Kepala BPN memanggil salah satu pejabat administratornya terkait dengan pemberitaan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan


Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik

1 Maret 2023

Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sebut Rumah Toko dan Rumah Kantor Kini Bisa Diberikan Hak Milik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan status rumah toko dan rumah kantor bisa ditingkatkan menjadi hak milik.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

3 Februari 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (kanan) saat menuju acara pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

2 Februari 2023

Pengunjung menyaksikan atraksi barongsai di Sea World Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 18 Januari 2023. Pertunjukan barongsai bawah air tersebut merupakan rangkaian Ancol Lunar Fest 2023 dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang berlangsung hingga 29 Januari. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?


Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

2 Februari 2023

Thomas Trikasih Lembong. FOTO/Instagram
Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

Tom Lembong mengatakan perombakan susunan dewan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan