Ketum PP Muhammadiyah: Presiden Perlu Memediasi KPK dan DPR

Reporter

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu duduk bersama untuk kembali membahas masalah hak angket.

Haedar mengatakan keduanya, bersama dengan kelompok masyarakat, perlu mengurai poin-poin pentingnya. Di satu sisi, DPR tidak boleh melakukan tindakan yang melemahkan KPK. Sementara itu, Haedar mengatakan KPK juga perlu mendengarkan masukan dari pihak lain.

Haedar juga menilai langkah pemerintah untuk melakukan mediasi sangat dibutuhkan agar masalah tersebut tidak menjadi liar dan membesar tanpa solusi. "Bila perlu, Presiden menginisiasi titik temu," katanya saat ditemui di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Ahad, 9 Juli 2017.

Masalah antara KPK dan DPR muncul setelah kasus korupsi KTP elektronik mencuat. Sejumlah anggota DPR diduga terlibat. Situasi memanas karena anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, membeberkan penerima dana korupsi.

Selama pemeriksaan, Miryam mengaku ditekan oleh sejumlah anggota DPR untuk tidak mengungkapkan pelaku korupsi. Berdasarkan keterangan Penyidik KPK Novel Baswedan, Miryam mengaku ditekan Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo. Namun Miryam kemudian mencabut keterangannya. Dia mengaku ditekan penyidik KPK saat diperiksa.

Keterangan Miryam yang menyatakan dirinya ditekan anggota DPR membuat sejumlah anggota DPR meminta KPK membuka rekaman penyidikan. Mereka menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus. Salah satu kegiatan pansus adalah menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk mencari tahu proses penyidikan yang dilakukan KPK.

Pembentukan pansus memicu penolakan di masyarakat. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Komplek Parlemen menolak hak angket. Mereka meminta pansus berhenti melemahkan KPK. Sejumlah tokoh ulama pun menyatakan dukungannya kepada KPK karena menilai DPR ingin melemahkan KPK.

VINDRY FLORENTIN






Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

20 menit lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

47 menit lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

57 menit lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

2 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

3 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

3 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

6 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.