Pemindahan Ibu kota Negara, Indef: Jakarta Masih Bisa Dibenahi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paskibraka Nasional 2015 mengikuti gladi bersih Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2015. Gladi bersih ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti

    Paskibraka Nasional 2015 mengikuti gladi bersih Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2015. Gladi bersih ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah terbuka dalam membuat kajian pemindahan ibu kota. Menurut dia, semua daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

    "Best practice-nya, tidak semua kota yang digabung sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan kacau, seperti Tokyo, London, dan Paris. Tapi ada beberapa negara juga yang memisahkan," kata Enny saat ditemui di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juli 2017, terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

    Baca juga:
    Indef Pertanyakan Rencana Pemindahan Ibu Kota Melibatkan Swasta

    Sebenarnya, Enny menilai, persoalan Jakarta masih bisa dibenahi dan diselesaikan. Ihwal kemacetan, Tokyo pada 1970 juga memiliki masalah yang sama dengan Jakarta. "Tapi mereka punya smart policy, membuat kereta bawah tanah dan sebagainya, kemacetan selesai," tuturnya.

    Terkait dengan memindahkan konsentrasi ekonomi ke luar Jakarta, menurut Enny, pemerintah memiliki kebijakan otonomi daerah. Sehingga, kata dia, pemusatan ekonomi di Jakarta bisa didelegasikan ke luar Jakarta. "Masalah banjir, juga ada tools untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

    Baca pula:
    Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

    Namun, Enny mengakui tak masalah apabila kajian yang komprehensif telah dilakukan dan pilihan terbaik adalah memindahkan ibu kota. "Tapi jangan salahkan kalau ternyata pilihan Jakarta adalah yang terbaik. Tinggal selesaikan saja PR yang ada di Jakarta," kata Enny.

    April lalu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana itu diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno.

    Baca:
    Pemindahan Ibu Kota Negara, JK: Perlu Waktu 10 Tahun

    Menurut Bambang, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dipilih mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. Namun, kemungkinan besar di Kalimantan.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.