Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat (kiri) saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat (kiri) saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pakar kota dan arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Sudaryono, menyatakan, jika harus dilakukan pemindahan ibu kota, sebaiknya di kota yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2, yaitu di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

    "Kalau ALKI 1 di seputar Laut Sunda, ALKI 2 di bagian timur," kata Sudaryono, Jumat, 7 Juli 2017. Alasannya, pemindahan ibu kota negara tidak hanya memikirkan perkembangan spasial tapi juga sektor kelautan. Apalagi saat ini banyak didengungkan dan dibangun oleh pemerintah soal tol laut.

    Baca juga:
    Pemindahan Ibu Kota Negara, Pakar: Belum Ada Perencanaan Konkret

    Memang, kata dia, secara ekologis, Jakarta sudah seharusnya tidak menjadi ibu kota. Namun, dari sisi politis dan ekonomis, tentunya pemerintah masih perlu kajian mendalam. Karena tidak mudah sekonyong-konyong memindahkan ibu kota. "Membutuhkan waktu sekitar lima tahun hingga sepuluh tahun," kata dia.

    Pemindahan ibu kota harus mempunyai strategi untuk kepentingan dalam negara maupun keuntungan di Asia-Pasifik. Peningkatan sektor kelautan juga menjadi salah satu prioritas, tidak hanya sektor darat saja. "Ada keterkaitan dengan poros maritim," ujar dia menambahkan.

    Baca pula:
    Pemindahan Ibu Kota Negara, JK: Perlu Waktu 10 Tahun

    Jika ibu kota dipindah ke Alur Laut Kepulauan Indonesia 2, akan mempercepat ekonomi kawasan Indonesia bagian timur. Perkembangan Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat jika menjadi wilayah ibu kota yang penting dan menjadi bagian dari perkembangan di Asia-Pasifik. "Bisa jadi generator atau trigger suatu pengamanan spasial dan maritim serta politik," kata dia.

    "Planning dulu, baru ada pertumbuhan, jangan pertumbuhan dulu baru planning," kata Sudaryono.

    Simak:
    Alasan Jakarta Tak Lagi Layak Jadi Ibu Kota Negara

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang hadir di Universitas Gadjah Mada dalam acara diskusi Implementasi Nilai-nilai Pancasila, Jumat, 7 Juli, menyatakan, wacana pemindahan ibu kota itu masih digodok di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemindahan ibu kota menjadi salah satu upaya menyelamatkan ekologi Jakarta dan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.

    "Wacana pemindahan ibu kota memang menjadi perhatian pemerintah, kalau tidak dibuka maka tidak pernah dipikirkan," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di UGM.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.