Pilgub Sulawesi Selatan, Nurdin Halid Pecat Ketua Golkar Luwu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Makassar - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar yang dipimpin Nurdin Halid memecat Andi Mudzakkar sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu. Pasalnya, Andi Mudzakkar telah melakukan pelanggaran karena terbukti mendukung Calon Gubernur Sulawesi Selatan lain pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.

    "Dia (Andi Mudzakkar) terbukti melangar yang bersifat permanen dan mengabaikan keputusan Golkar," kata Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Risman Pasigai, Jumat 7 Juli.

    Baca : Golkar Usung Nurdin Halid sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan

    Ia menjelaskan bahwa pemecatan Andi melakui keputusan dalam rapat pleno DPD Golkar Sulsel pada 18 Juni 2017 lalu. Sementara Surat Keputusan pemecatan nomor Kep-042/DPD-I/PG/VII/2017 langsung diteken Ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid dan Abdillah Natsir, Sekretaris pada tanggal 4 Juli 2017.

    "Keputusan partai ini terkait sikap melawan yang ditunjukkan Andi terkait keputusan Golkar mengusung Nurdin Halid- Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub mendatang," ucap Risman.

    "Andi Mudzakkar juga melanggar kontrak politik di musyawarah daerah yakni melaksanakan konsolidasi menyeluruh." Karena itu, lanjut Risman dalam laporan yang diterima maka bidang organisasi harus melakukan penindakan terhadap Andi Mudzakkar.

    Sementara Juru bicara Partai Golkar, Maqbul Halim mengungkapkan bahwa setelah memecat Andi Mudzakkar sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Luwu. Maka Fatahuddin yang diangkat sementera menjadi Pelaksana tugas Ketua DPD II Golkar Luwu.

    Maqbul menegaskan Andi tidak melakukan aktifitas organisasi di Luwu dan tak menjalankan roda sebagai Ketua Golkar terpilih. Misalnya melakukan rapat organisasi, persiapan pelantikan dan rapat kerja daerah.

    Simak : Kader Golkar Tersangka Korupsi E-KTP, Nurdin Halid: Ada Dampaknya

    "Secara organisasi itu tak ditemukan. Ada laporan secara lisan, tapi laporan secara tertulis ke DPD I itu yang tidak ada," ucap dia. "Jadi pemecatan itu bagian dari upaya penyehatan organisasi."

    Bahkan, menurut dia, sikap Cakka sapaan Andi Mudzakkar tersebut dapat merusak tubuh organisasi.

    Ia mengibaratkan SK yang dikeluarkan itu merupakan operasi pengangkatan 'tumor' di dalam tubuh Partai Golkar. Hal itu agar tumor tidak berkembang dan bisa merusak organ-organ tubuh dalam Partai Golkar di masa mendatang.

    Andi Mudzakkar menanggapi santai pemecatan dirinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu. Ia mengungkapkan dirinya juga tak akan mati gegara dipecat dari partai. "Tidak ada masalah, tapi saya juga salah besar karena open housenya Pak Nurdin saya tak hadir," tutur Cakka sambil tertawa.

    Baca juga : Setya Novanto: Dedi Mulyadi Calon Gubernur Jawa Barat dari Golkar

    Cakka juga mengaku telah menyurati DPD I Sulsel untuk mengundurkan diri sebagai ketua Golkar Luwu. Namun ia berterima kasih lantaran Golkar telah membawa dirinya menduduki jabatan sebagai Bupati Luwu periode 2014-2019. "Saya selaku kader partai penuh kesadaran dan berpegang teguh pada etika organisasi, jadi saya mohon mundurkan diri sebagi ketua periode 2017-2022," ucap adik Aziz Qahhar Mudzakkar ini.

    Bupati Luwu ini menambahkan bahwa pengunduran itu karena telah dianggap membuat kegaduhan atau onar dalam partai Golkar. Sehingga ia mengambil keputusan demi menjaga soliditas dan kekompakan internal partai di Pilkada 2018 mendatang.

    Diketahui Andi Mudzakkar digadang-gadang bakal mendampingi Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulawesi Selatan tahun depan. Artinya bersaing dengan Nurdin Halid untuk merengkuh Sulsel 1.

    DIDIT HARYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.