Ruki Ibaratkan KPK bak Pemain Asing di Liga Indonesia, Kenapa?

Reporter

Mantan pelaksanan Tugas (PLt) pimpinan KPK, Taufiequracman Ruki saat mengamati foto pameran `Mata Selular Antirasuah` di Loby Gedung KPK, Jakarta, 29 Desember 2015. Pameran tersebut dalam rangka menyambut pimpinan baru periode 2015-2019 sekaligus menyemarakan 12 Tahun usia KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki mengibaratkan KPK seperti pemain asing liga Indonesia, yaitu kerap dijegal saat bertanding. Dalam hal ini, KPK kerap dijegal saat memberantas korupsi. Ruki menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah menghadiri halal bihalal di Gedung KPK, Jumat, 7 Juli 2017.

"Maaf, KPK seperti pemain sepak bola asing yang didatangkan ke liga Indonesia, bukannya dioper bola, malah ditelikung, lari dijegal teman sendiri," kata Ruki.

Baca: Hak Angket KPK, Kenapa Taufiqurrahman Ruki Nantikan Sikap Jokowi?

Konferensi pers itu dilakukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK, yaitu Adnan Pandu Praja (pimpinan KPK jilid III), Zulkarnain (pimpinan jilid III), Taufiqurachman Ruki (pimpinan jilid I dan pelaksana tugas pimpinan jilid III), serta Erry Riyana Hardjapamekas.

Ruki mengumpamakan KPK seperti itu karena lembaga antirasuah yang pernah dipimpinnya itu cenderung dimusuhi oleh orang-orang dalam pemerintahan. Segala upaya pelemahan terus diarahkan bahkan sejak tahun-tahun awal berdiri.

"Mestinya diumpan bola supaya bisa nembak ke gol, bisa memainkan, bisa mengendalikan permainan dan menyerang dengan baik. Ini enggak, kita lari ke kiri malah dijegal teman sendiri, itu yang saya rasakan sebagai pimpinan KPK," kata Ruki.

Baca juga: Di Luar Nalar Bambang Widjojanto, Panitia Angket Temui Koruptor

Menurut Ruki, KPK telah mencium adanya usaha pelemahan lembaga antirasuah sejak lama. Bahkan kata dia, pimpinan KPK jilid 1 pada 2005 sudah mensinyalir adanya kegiatan yang dijuluki "Corruptor Fight Back".

Hanya saja, perlawanan para tersangka korupsi terhadap pemberantasan korupsi biasanya dilakukan menurut hukum dengan mengajukan praperadilan, banding, dan gugatan lain.

Terkait dengan hak angket yang digulirkan DPR, Ruki menilai bahwa itu adalah upaya sistemik untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Indikasi pelumpuhan KPK secara sistemik menguat sejak adanya ancaman DPR untuk tidak membahas anggaran KPK tahun depan.

"Masa anggota parlemen, pejabat negara mempertimbangkan, mengeluarkan omongan KPK sama polisi enggak usah dikasih anggaran, yang benar aja, logic enggak tuh?" ucap Ruki.

Simak pula: Zulkifli Hasan: Pansus Hak Angket Harusnya Menguatkan KPK

Wakil Ketua KPK Jilid III Adnan Pandu Praja mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia terbilang ironis. Sebab anggota DPR yang terhormat memperhatikan dengan pembentukan Panitia Khusus Angket KPK. "Jangan sampai dunia mencatat nama-nama anggota di pansus itu dicatat dunia. Saya harap mereka berpikir kembali," ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI | ANTARA






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.