Di Luar Nalar Bambang Widjojanto, Panitia Angket Temui Koruptor

Reporter

Wakil Ketua KPK Non aktif Bambang Widjojanto berorasi dalam pentas Seni Lawan Korupsi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 05 Maret 2015. Sebanyak 23 Lembaga Seni menggelar aktivitas seni saat mendeklarasikan Seni Lawan Korupsi. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku ‘gerah’ dengan aksi  Panitia Hak Angket KPK yang mendatangi  beberapa terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis, 6 Juli 2017.

“Langit keadilan tengah diporak-porandakan oleh sebagian anggota dewan di Pansus Hak Angket KPK,” kata Bambang Widjojanto kepada Tempo, Jumat, 7 Juli 2017.

Baca juga:

Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Bambang: Melawan Kewarasan

Kemarin, sebanyak 14 pimpinan dan anggota Panitia Hak Angket KPK meminta keterangan sejumlah narapidana korupsi di aula sebelah barat Lapas Sukamiskin. Sekitar delapan jam pemeriksaan oleh tim yang dimpin Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar.  Di antara mereka tampak terpidana korupsi penyelenggaraan haji 2010-2013 yang juga mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, terpidana seumur hidup kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan terpidana 7 tahun kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Agun Gunandjar mengatakan, banyak koruptor mengeluhkan prosedur penegakan hukum KPK yang mereka nilai sewenang-wenang. “Terjadi ancaman, intimidasi, pelanggaran hak asasi. Juga terjadi pelangaran yang bersifat privat. Itu semua mereka ungkapkan,” kata Agun seusai pemeriksaan

Baca pula:

Siapa Saja Koruptor yang Ditemui Panitia Angket KPK di Sukamiskin?

Namun, menurut Bambang Widjojanto, Pansus Hak Angket KPK datang ke LP Sukamiskin, dengan alasan mencari informasi dari para koruptor tak bisa ia pahami. “Mereka mencari  alasan berupa informasi dari pelaku perampokan uang negara yang sudah dibuktikan di pengadilan, apakah bukan suatu tindakan yang bukan saja melawan kewarasan tapi sekaligus menunjukkan tumpul dan matinya nurani keadilan,” kata Bambang.

“Bagaimana mungkin proses peradilan yang sah dan meyakinkan dipertukarkan dengan politisasi yang hanya sekadar mencari sensasi dengan memperdagangkan pengaruh, seolah hendak menegakkan keadilan, padahal sekadar komoditifikasi saja,” ujar Bambang.

Simak:

Busyro Muqoddas Ingatkan Pansus Hak Angket KPK Segera Insyaf

Ia pun mengapresiasi gerakan untuk menolak hak angket KPK oleh DPR itu, di antaranya dari para profesor, tak kurang dari 400 guru besar di berbagai universitas di Indonesia, juga Koalisi Masyarakat Sipil  yang menyebut pemeriksaan koruptor tersebut semakin menunjukkan bahwa Panitia Angket dibentuk untuk melemahkan KPK. “Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan Panitia Angket untuk melemahkan, bahkan membubarkan, KPK,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz.

“Jika tindakan seperti  ini didiamkan oleh masyarakat dan kekuasaan yang waras, bukankah sesungguh nya kita sedang  ‘ditampar’ kejahatan yang makin brutal dan tak lagi bermoral?” kata Bambang Widjojanto, bertanya.

S. DIAN ANDRYANTO






Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

4 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

5 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

6 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

6 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

9 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

4 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.