Bela KPK, 5 Tuntutan Iluni Soal Hak Angket  

Reporter

Editor

Budi Riza

Aktivis mengikuti aksi tolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentangkan kain bertuliskan Tangkap Koruptor di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 7 Juli 2017. Aksi ini merespon langkah Pansus Hak Angket KPK. TEMPO/Yovita Amalia

TEMPO.CO, Jakarta -- Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Gerakan Anti Korupsi (GAK), akan menggelar aksi bersama mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tema "Tolak Intervensi, Berantas Korupsi!" di depan gedung DPR RI usai salat Jumat, 7 Juli 2017.

"Pengunaan Hak Angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Komisi III DPR RI ke KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi e-KTP," ujar Ketua Umum Arief Budhy Hardono dalam siaran persnya.

Ketua ILUNI UI, Tomy Suryatama, mengatakan selain penggunaan dasar hukum dan penetapannya yang masih kontroversial, pengguliran Hak Angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus korupsi e-KTP sedang berlangsung dinilai mengarah pada tindakan obstruction of justice atau tindakan menghalang halangi proses penegakan hukum. "Dan dapat ditengarai sebagai serangan balik oleh koruptor kepada KPK," kata Tomy.

Baca juga:

Siapa Saja Koruptor yang Ditemui Panitia Angket KPK di Sukamiskin?

Menurut Tomy, dakwaan Jaksa menyebutkan sejumlah nama nama besar mulai dari anggota DPR, pejabat kementerian, hingga beberapa petinggi korporasi, yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Sejumlah nama yang diduga menerima uang korupsi e-KTP masih ada yang menjadi ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri anggota kabinet saat ini.

Dalam rilis ini, ILUNI UI mengumumkan tuntutannya sebagai berikut:

BACA: Hak Angket KPK, 400 Guru Besar Minta Jokowi Bersikap

1.Menolak dengan tegas intervensi pada proses penegakan hukum terkait perkara korupsi e-KTP.

2. Menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi meliputi dan tidak terbatas pada Hak Angket dan revisi UU KPK.

3. Mendesak KPK untuk menetapkan semua pelaku kasus korupsi e-KTP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa.

4.Mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus kasus korupsi besar lainnya seperti kasus BLBI, Century, Petral, dan lainnya.

5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap yang tegas dalam melawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

BACA:
Hasil Pertemuan 8 Jam Pansus Angket KPK di Sukamiskin

"Aksi bersama ini tidak akan berhenti pada Jumat 7 Juli saja, melainkan akan terus berlanjut, sampai pemberantasan korupsi mencapai hasil, yakni tidak lagi ada pejabat negara dan elit politik yang merampok uang negara," ujar Tomy.



BAYU PUTRA






PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


Setelah 36 Tahun, DHI FISIP UI Punya ILUNI

7 November 2021

Setelah 36 Tahun, DHI FISIP UI Punya ILUNI

Ikatan Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI atau disingkat ILUNI HI UI terbentuk saat jurusan tersebut memasuki usia 36 tahun.


Sri Mulyani Cerita Persiapan Sebelum Duet Bareng Once di Konser 7 Ruang Chrisye

31 Mei 2021

Sri Mulyani Cerita Persiapan Sebelum Duet Bareng Once di Konser 7 Ruang Chrisye

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sempat melakukan banyak persiapan sebelum tampil di konser virtual Konser 7 Ruang 'Chrisye untuk Kemanusiaan'.


Nyanyi Sabda Alam, Sri Mulyani: Kalau Bagus Pasti karena Erwin Gutawa dan Once

30 Mei 2021

Nyanyi Sabda Alam, Sri Mulyani: Kalau Bagus Pasti karena Erwin Gutawa dan Once

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampil bernyanyi dalam konser virtual bertajuk Konser 7 Ruang 'Chrisye untuk Kemanusiaan'.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


ILUNI UI Dukung Pembatasan WNA Masuk ke Indonesia, Ini Alasannya

30 Januari 2021

ILUNI UI Dukung Pembatasan WNA Masuk ke Indonesia, Ini Alasannya

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mendukung langkah pembatasan WNA masuk ke Indonesia.


Iluni UI Minta Akses Final UU Cipta Kerja Dibuka

10 Oktober 2020

Iluni UI Minta Akses Final UU Cipta Kerja Dibuka

Ketiadaan akses publik terhadap naskah final UU Cipta Kerja dianggap menyebabkan kontroversi dan polarisasi.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.