Hasil Pertemuan 8 Jam Pansus Angket KPK di Sukamiskin

Reporter

Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, BANDUNG - Pertemuan dengar pendapat selama 8 jam antara Panitia Khusus Hak Angket KPK dengan sejumlah narapidana korupsi di Penjara Sukamiskin Bandung, Kamis 6 Juli 2017 berakhir malam hari.  Rombongan anggota Pansus yang diketuai Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan telah menerima sejumlah informasi dari para napi terkais penanganan kasus mereka di KPK.

Para napi itu, menurut Agun Gunandjar, banyak yang mengeluhkan soal prosedur penegakan hukum oleh KPK yang mereka nilai sewenang-wenang. "Telah terjadi kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, juga pelanggaran hak asasi manusia. " kata Agun Gunandjar. Selain ada pelanggaran yang bersifat privat, ada juga yang sistematis.

Agun memaparkan kalau para napi koruptor memaparkan proses pidana yang mereka alami dari kasus penyidikan di KPK hingga di Pengadilan. Selain tehnis menyidik, juga kasus-kasus yang ditangani KPK cukup besar hingga kondisi terakhir.

Baca juga:

Siapa Saja Koruptor yang Ditemui Panitia Angket KPK di Sukamiskin?

Pansus, kata Agun, juga sudah mengantongi data soal daftar napi korupsi dan kasus-kasus yang ditangani KPK, berikut lama hukuman yang mereka terima, dari Sabang hingga Merauke. Pun juga soal uang pengganti dan uang denda atas putusan pengadilan.

Agun menyebut, seluruh pengakuan dari para narapidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, pihak yang menyampaikan hal tersebut siap memberi keterangan jika dipanggil Pansus Angket KPK.

"Itu semua mereka ungkapkan, dan mereka semua bertanggung jawab. Bahkan dia pun (narapidana yang memberi keterangan) siap dikonfrontir jika suatu saat memang Pansus mengundang mereka dihadirkan untuk saksi-saksi dalam proses penyelidikan di Pansus ini," katanya.

BACA: Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Segera Ada Tersangka Baru E-KTP

Namun Agun enggan menyebutkan siapa saja narapidana yang telah memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran tersebut. Mereka, akan diundang Pansus untuk menyampaikan kesaksian tersebut saat dibutuhkan sebagai saksi.

"Kami tidak bisa menyebutkan nama-nama sejumlah itu, kami hanya akan lihat siapa yang nanti akan kami undang dalam forum-forum Pansus," katanya.

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kritik terhadap KPK yang disinyalir telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam prosedur penyelidikan."Alhamdulillah cukup banyak informasi yang kami peroleh. Dalam buku saja ada beberapa buku juga testimoni. Ketangan-keterangan mereka juga kami rekam," ucapnya.


IQBAL T. LAZUARDI S  | ANTARA






Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

25 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

44 menit lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

4 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

16 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

17 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".