KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Agun Gunandjar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI dan Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunanjar tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengadakan pertemuan tertutup di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

    Anggota DPR RI dan Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunanjar tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengadakan pertemuan tertutup di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan kembali terhadap anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunandjar Sudarsa dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).

    "Kami akan dijadwalkan ulang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

    Menurut Febri, surat pemanggilan terhadap Agun sudah disampaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Sehingga seharusnya yang bersangkutan mengetahuinya.

    "Surat sudah kami buat sebelum Idul Fitri. Seharusnya, surat itu diketahui yang bersangkutan. Karena tidak hadir, tentu kami jadwalkan ulang, akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan," ujarnya.

    Baca: Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

    Febri juga menyatakan alasan ketidakhadiran Agun dalam pemeriksaan kali ini karena yang bersangkutan ada kegiatan lain.

    "Kami berharap saksi-saksi yang dipanggil mematuhi kewajiban hukum dari penyidik. Apalagi bagi para pejabat negara, ada contoh baik yang disampaikan. Kami menghargai saksi-saksi yang hadir ketika dipanggil penegak hukum, dalam hal ini KPK," ucapnya.

    Sebelumnya, KPK akan memeriksa Agun Gunandjar Sudarsa, yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

    Seperti diketahui, Agun Gunandjar Sudarsa lebih memilih mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, bersama tim Pansus Hak Angket KPK untuk menggali informasi dari narapidana kasus tindak pidana korupsi.

    Tim Pansus yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa mendatangi Lapas Sukamiskin pukul 10.45 dan selesai sekitar pukul 19.00. Mereka keluar membawa sejumlah berkas dan disimpan dalam beberapa kantong tas.

    "Saat itu, cukup banyak informasi yang kami peroleh. Mungkin berkasnya dalam bentuk buku, termasuk testimoni yang ditandatangani. Keterangan mereka juga kita rekam," kata Agun di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Kamis malam.

    Baca: Jaksa Sebut Novanto Terlibat Korupsi E-KTP, Agung: Jangan Suudzon

    Agun menuturkan data yang diperoleh dari narapidana cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan Pansus Angket KPK. Namun ia enggan menyebutkan siapa saja narapidana yang memberikan keterangan.

    "Kami tidak bisa menyebutkan sejumlah nama-nama itu. Keterangan yang diperoleh harus diuji dulu," ujarnya.

    Dalam dakwaan, Agun Gunandjar Sudarsa, yang saat itu sebagai anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR, disebut menerima US$ 1,047 juta terkait dengan proyek sebesar Rp 5,95 triliun itu.

    Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

    Irman sudah dituntut tujuh tahun penjara, sedangkan Sugiharto lima tahun penjara.

    Baca: Di Pengadilan, Agun Gunanjar Bantah Terima Duit Korupsi E-KTP

    KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi; mantan anggota Komisi II DPR 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S. Haryani; dan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

    Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

    Adapun Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sedangkan Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.