Jumat, 23 Februari 2018

PUSaKO: Pansus Hak Angket KPK Salah Alamat Temui Napi Korupsi

Oleh :

Tempo.co

Jumat, 7 Juli 2017 07:32 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PUSaKO: Pansus Hak Angket KPK Salah Alamat Temui Napi Korupsi

    Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Padang - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat menilai pertemuan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dengan para narapidana korupsi salah alamat. Tujuan Hak Angket secara substansi semakin tidak tepat.

    "Yang pasti jika koruptor ditanya tentang kinerja KPK sama dengan menanyakan kinerja polisi kepada maling yang ditangkap polisi. Sudah bisa dipertanyakan obyektifitasnya," ujar peneliti PUSaKO Charles Simabura kepada Tempo, Kamis 6 Juli 2017.

    Baca juga: Pansus Hak Angket KPK Dengar Keluhan Koruptor Selama 8 Jam

    Menurut Charles, hak angket ini semakin menunjukan arogansi DPR. Mereka sepertinya ingin memperlihatkan kekuatannya kepada publik dengan berbuat semaunya. Meskipun melanggar peraturan dan adanya penolakan dari publik.

    Charles mengatakan, DPR telah melakukan abuse of power karena telah melabrak kewenangan lembaga lainnya. Misalnya, dengan memeriksa perkara yang merupakan kewenangan lembaga peradilan. Begitu juga dengan memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang merupakan kewenangan Komnas HAM.

    "Kalau dugaan penyimpangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kan bisa diuji di pengadilan. Kalaupun diduga adanya pelanggaran HAM, mestinya lembaga yang lebih tepat menilai adalah Komnas HAM," ujar Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

    Simak pula: Kasus E-KTP, KPK Akan Panggil Lagi Ketua Pansus Hak Angket

    Sebelumnya, Pertemuan antara Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket KPK dan para narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, berlangsung tertutup hari ini, Kamis, 6 Juli 2017.

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM," tuturnya.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Rizieq Shihab, 11 Tuntutan dalam 9 Bulan

    Kabar kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 membuat banyak pihak heboh karena sejak 2016, tercatat Rizieq sudah 11 kali dilaporkanke polisi.