PUSaKO: Pansus Hak Angket KPK Salah Alamat Temui Napi Korupsi

Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Padang - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat menilai pertemuan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dengan para narapidana korupsi salah alamat. Tujuan Hak Angket secara substansi semakin tidak tepat.

"Yang pasti jika koruptor ditanya tentang kinerja KPK sama dengan menanyakan kinerja polisi kepada maling yang ditangkap polisi. Sudah bisa dipertanyakan obyektifitasnya," ujar peneliti PUSaKO Charles Simabura kepada Tempo, Kamis 6 Juli 2017.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK Dengar Keluhan Koruptor Selama 8 Jam

Menurut Charles, hak angket ini semakin menunjukan arogansi DPR. Mereka sepertinya ingin memperlihatkan kekuatannya kepada publik dengan berbuat semaunya. Meskipun melanggar peraturan dan adanya penolakan dari publik.

Charles mengatakan, DPR telah melakukan abuse of power karena telah melabrak kewenangan lembaga lainnya. Misalnya, dengan memeriksa perkara yang merupakan kewenangan lembaga peradilan. Begitu juga dengan memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang merupakan kewenangan Komnas HAM.

"Kalau dugaan penyimpangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kan bisa diuji di pengadilan. Kalaupun diduga adanya pelanggaran HAM, mestinya lembaga yang lebih tepat menilai adalah Komnas HAM," ujar Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Simak pula: Kasus E-KTP, KPK Akan Panggil Lagi Ketua Pansus Hak Angket

Sebelumnya, Pertemuan antara Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket KPK dan para narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, berlangsung tertutup hari ini, Kamis, 6 Juli 2017.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM," tuturnya.

ANDRI EL FARUQI






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.


Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

26 Juli 2020

Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

ICW sebelumnya telah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron Djoko Tjandra.


Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

26 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

Perkara Djoko Tjandra telah berimbas pada pencopotan tiga jenderal di kepolisian dari jabatannya.


ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

25 Juli 2020

ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.