Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siswa Sulit Dapat Sekolah, PPDB Tulungagung Diperpanjang

image-gnews
Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung - Dinas Pendidikan Tulungagung memperpanjang waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memberi kesempatan calon siswa mencari sekolah. Sebab, sejumlah siswa di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, gagal mendapatkan sekolah favorit lantaran lokasi rumah yang jauh.

Kesulitan ini dialami para orang tua di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu yang hendak mendaftarkan anak mereka pada PPDB di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sekolah ini dikenal memiliki prestasi bagus dan menjadi favorit lulusan sekolah dasar di Tulungagung. “Karena itu peminatnya banyak sekali, terutama dari warga Kecamatan Boyolangu sendiri,” kata Widi, tenaga pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, Kamis 6 Juli 2017.

Sebagai tenaga pendamping, Widi banyak mendapat keluhan dari para orang tua di Desa Sanggrahan yang berlokasi cukup jauh dari keberadaan SMP Negeri 1 Boyolangu. Meski berada dalam satu wilayah Kecamatan Boyolangu, jarak Desa Sanggrahan dengan sekolah tersebut lebih dari 3 kilometer. Inilah yang menjadi penghalang anak-anak di desa ini mendaftar langsung ke sekolah akibat penerapan sistem zonasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan.

Radius di atas 3 kilometer dianggap cukup jauh dan tidak menjadi prioritas penerimaan siswa SMP Negeri 1 Boyolangu yang harus mengutamakan siswa terdekat. Karena itu para orang tua di Desa Sanggrahan harus rela mendaftarkan anaknya ke sekolah di luar Kecamatan Boyolangu, namun dekat dalam hitungan jarak. “Lokasi desa ini ada di perbatasan wilayah Kecamatan Boyolangu,” kata Widi.

Keputusan ini terpaksa ditempuh lantaran hanya ada satu sekolah menengah pertama saja di Kecamatan Boyolangu. Warga yang berdomisili agak jauh harus mencari sekolah lain seperti di Kecamatan Sumbergempol yang memiliki dua gedung sekolah. Rata-rata siswa dari Desa Sanggrahan mendaftar di SMP Negeri 2 Sumbergempol yang berada di Desa Junjung dan berbatasan langsung dengan Desa Sanggrahan.

Kesulitan yang sama dialami David saat mencari sekolah untuk keponakannya yang memiliki identitas Kartu Keluarga Pontianak. Meski sejak kecil tinggal bersama David di Kecamatan Boyolangu, keterangan alamat yang tertera di Kartu Keluarga menyulitkan mendapat sekolah Tulungagung. “Sejak kecil dia tinggal di sini, tetapi karena KK-nya Pontianak jadi ditolak,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu-satunya peluang yang dimiliki David adalah mengikuti seleksi di jalur online. Dia optimistis ponakannya akan diterima di SMP Negeri 1 Boyolangu karena memiliki nilai NEM yang tinggi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono mengakui kendala tersebut. Namun dia berdalih kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan ini memiliki tujuan yang baik. Salah satunya adalah menghindari penumpukan siswa berprestasi di salah satu sekolah favorit. “Sistem zonasi ini akan menyebar keberadaan siswa pintar ke berbagai sekolah,” ungkapnya.

Dinas Pendidikan Tulungagung juga mengupayakan standarisasi kualitas pendidikan di semua sekolah negeri agar tak menjadi kekhawatiran para orang tua. Sebab penyematan sekolah tertentu sebagai sekolah favorit telah mengerdilkan sekolah lain. Sementara seluruh tenaga pengajar mereka juga sama-sama tersertifikasi.

Untuk memberi kesempatan orang tua mencari sekolah, Dinas Pendidikan Tulungagung juga memperpanjang PPDB hingga 17 Juli 2017. Hariyo juga berharap para orang tua bisa memanfaatkan sekolah swasta dan madrasah tsanawiyah yang kian hari terus meningkatkan kualitas pendidikan mereka. “Tidak mungkin semuanya akan bisa ditampung di sekolah negeri,” katanya.

HARI TRI WASONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

26 hari lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.


Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

36 hari lalu

Masalah Berulang PPDB Sistem Zonasi
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.


Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.


10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.


10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi


Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Bryan Herdianto, siswa SMAS Kanisius DKI Jakarta peraih medali perunggu pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) Polandia 2023 menjadi petugas penjaga teleskop saat pengamatan Blue Moon di Planetarium Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.


Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia


Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Polresta Bogor Kota mengumumkan lima tersangka pemalsuan Kartu Keluarga untuk PPDB 2023 di Kota Bogor, Jumat 29 September 2023.  Di antara kelimanya adalah pegawai honorer kelurahan. Tempo/M. Sidik Permana
Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 September 2023

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.