Bela KPK dari Hak Angket, Forum Guru Besar Bantah Ditunggangi

Reporter

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung KPK Tolak Hak Angket DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Guru Besar Anti Korupsi membantah bila upaya membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hak angket parlemen ditunggangi. Juru bicara Forum Guru Besar Anti Korupsi Asep Saefuddin mengatakan adanya kesamaan misi dengan KPK-lah yang membuat para guru besar bergerak.

"Tidak ada golongan siapa pun yang mengarahkan kami," ucap Asep Saefuddin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Menurut Asep, secara moral para guru besar merasa harus bergerak mencegah upaya pelemahan terhadap KPK. Asep yang juga Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor itu menyatakan gerakan Forum Guru Besar Anti Korupsi bersifat inisiatif.

Baca: Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus

Lima Guru Besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Anti Korupsi mendatangi Kantor Staf Kepresidenan hari ini. Mereka berbicara dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki selama sekitar satu jam.

Guru Besar yang datang ialah Riris Sarumpaet (Universitas Indonesia), Mayling Oey  (Universitas Indonesia), Asep Saifuddin (Institut Pertanian Bogor), dan Sulistiono (Institut Pertanian Bogor). Mereka mewakili 396 guru besar yang bergabung dalam Forum Guru Besar Anti Korupsi.

Simak: Busyro Muqoddas Sarankan KPK Tetap Dingin Tanggapi Aksi Pansus

Dari hasil pertemuan dengan Teten, Asep mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi Panitia Khusus Hak Angket KPK. Sebab, kata Asep, hak angket sudah masuk dalam wilayah parlemen. "Itu memang keputusan DPR. Kalau KPK dipanggil oleh hak angket (Pansus) datang saja," ucap Asep.

Meski demikian Forum Guru Besar berharap kinerja KPK tidak melemah dengan adanya Pansus Hak Angket DPR. Secara khusus, ujar Asep, Kantor Staf Kepresidenan berharap Forum Guru Besar bisa terus memberikan dukungan moral kepada KPK.

ADITYA BUDIMAN






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

3 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

8 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.