Kasus E-KTP, KPK Akan Panggil Lagi Ketua Pansus Hak Angket

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) bersiap memberikan konferensi pers OTT pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. Dalam OTT ini disita uang pecahan dolar AS dan dolar Singapura senilai Rp 2 miliar.  ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) bersiap memberikan konferensi pers OTT pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. Dalam OTT ini disita uang pecahan dolar AS dan dolar Singapura senilai Rp 2 miliar. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo tak ambil pusing dengan ketidakhadiran sejumlah anggota DPR saat dipanggil untuk bersaksi dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Salah satu anggota dewan yang mangkir dari pemeriksaan adalah Agun Gunandjar, yang menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK.

    "Ya, nanti dipanggil lagi," kata Agus di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 6 Juli 2017. Menurut dia, pihaknya bisa melakukan pemanggilan ulang terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus e-KTP.

    Baca:

    Demokrat: Hak Angket KPK Menjadi Ujian Independensi KPK
    Pansus Hak Angket KPK Kunjungi Koruptor, Ini Reaksi Agus Rahardjo

    Agun tidak memenuhi panggilan KPK karena tengah memimpin rombongan Pansus Hak Angket KPK berkunjung ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pansus beranggapan kunjungan ini untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

    Ketua KPK Agus juga tak mau ambil pusing terkait kunjungan Pansus Hak Angket tersebut. Ia menegaskan komisinya bakal berfokus untuk menangani perkara terkait tindak pidana korupsi. Terkait kunjungan pansus ke Lapas Sukamiskin, ia mengatakan,"Saya tidak tahu agendanya, jadi ya biarin saja," ujar Agus.

    Jika tujuan Pansus Hak Angket KPK untuk memeriksa apakah ada indikasi pelanggaran terhadap proses hukum tindak pidana korupsi, Agus menegaskan pihaknya telah menjalani prosedur hukum yang sesuai. "Kami di setiap pemeriksaan itu ada rekaman. Kalau mau  melihat rekamannya ya silakan," ujarnya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.