Demokrat: Hak Angket KPK Menjadi Ujian Independensi KPK

Reporter

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan hak angket yang berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi ujian independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menegakkan hukum. Menurut dia, KPK bisa menjalankan tugasnya sambil menghormati keberadaan Panitia Khusus Hak Angket KPK yang bekerja.

Benny berpendapat, KPK jangan terkesan tidak berani dengan adanya hak angket. KPK, kata dia, harus tetap independen. “Jangan belum apa-apa sudah terpengaruh. KPK jangan dipengaruhi oleh hak angket atau oleh profesor-profesor,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Temui Koruptor di LP Sukamiskin Secara Tertutup

Ia menyarankan KPK menghormati segala kegiatan dan agenda Panitia Khusus Hak Angket KPK. Begitu pula sebaliknya, panitia angket juga harus menghormati lembaga antirasuah itu karena setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing.

Benny berujar, hak panitia angket untuk mengundang atau mengunjungi siapa pun. Namun KPK juga memiliki hak untuk terus melanjutkan proses hukum. “Kami minta KPK jangan terpengaruh dengan hak angket dan menghormati hak angket. Demikian juga Pansus menghormati KPK,” tuturnya.

Panitia angket sebelumnya telah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan menyatakan mengantongi tiga dugaan kesalahan KPK. Hari ini, mereka berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, untuk menemui terpidana korupsi guna mencari informasi bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dialami para terpidana koruptor.

Baca juga: Pansus Angket Temui BPK untuk Menanyakan Hasil Audit Keuangan KPK

Menurut Benny, hingga saat ini pihaknya belum melihat ada indikasi pelemahan KPK dari agenda-agenda panitia angket. “Siapa bilang ada indikasi?” ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak angket, Benny menyarankan KPK hadir bila Pansus Hak Angket KPK mengundang rapat. KPK memiliki hak untuk tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh DPR. “Simpel saja. Kalau dipanggil, ya datang. Kalau ditanya tidak bisa jawab, ya (DPR) harus hormati (KPK),” ucapnya.

AHMAD FAIZ

Video Terkait:
Koalisi Masyarakat Sipil Dukung KPK Tolak Hak Angket DPR








Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

13 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

14 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

19 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

20 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 hari lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

1 hari lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

1 hari lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.