Pansus Hak Angket KPK Temui Koruptor di LP Sukamiskin Secara Tertutup  

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.COBandung - Pertemuan antara Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket KPK dan para narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, berlangsung tertutup hari ini, Kamis, 6 Juli 2017. Media tak diizinkan masuk ke dalam LP.

Sejumlah anggota Pansus Hak Angket KPK tiba di LP Sukamiskin sekitar pukul 10.45. Mereka menggunakan dua bus berukuran besar. Setibanya di LP itu, mereka langsung disambut Kepala LP Sukamiskin Dedi Handoko dan diantar memasuki gerbang LP. 

Baca juga: 
Agun: Dirjen PAS Dampingi Pansus Hak Angket Temui Koruptor

Ketua Pansus Agun Gunanjar hanya terdiam saat diberondong pertanyaan oleh awak media. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, ada 14 anggota Pansus yang menemui para koruptor di dalam LP.

Dedi Handoko mengatakan pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Hal itu merupakan permintaan dari Pansus. Ihwal siapa saja koruptor yang akan ditemui anggota Pansus, Dedi mengatakan tidak mengetahui hal itu. "Kami hanya menerima. Nanti tanya ke Pansus," ujar Dedi.

Baca pula:
Akan Temui Koruptor di LP Sukamiskin, Pansus Angket Siap Dikritik
Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin Besok, Ini Agendanya  

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM," tuturnya, Senin lalu. 

Anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun, menuturkan kunjungan ke LP ini untuk menyelidiki kasus-kasus yang ditangani KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri 15 tahun lalu. "Mereka (terpidana korupsi) di lapas mana saja, tersebar di mana saja. Kami ingin gali informasi itu," ucapnya. 

IQBAL T. LAZUARDI | AHMAD FAIZ

Video Terkait:
Koalisi Masyarakat Sipil Dukung KPK Tolak Hak Angket DPR









Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

11 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.