Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelajar Telepon Mendikbud Tolak Zonasi di Nunukan, Ini Dialognya  

image-gnews
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Nunukan - Puluhan pelajar lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggelar aksi demonstrasi karena tak diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri diseluruh Kabupaten Nunukan. Aksi digelar di Tugu Dwikora, Kabupaten Nunukan. Di lokasi tersebut, pelajar yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) langsung menelpon Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy.

Berikut dialognya, dimulai oleh Anggita, seorang siswi lulusan SMP di Nunukan dengan Mendikbud Muhadjir Effendy. "Kartu Keluarga (KK) saya masih di daerah Bandung, masih Indonesia juga kan Pak, kenapa dibedakan. Jadi yang diterima hanya yang berdomisili di sini selama lebih dari 6 bulan. Kakak saya memang masih di Bandung, tapi saya punya surat keterangan domisili karena saya sudah hampir 2 tahun di Nunukan pak," kata Anggita.

Baca juga:

Soal Polemik Zonasi PPDB Siswa Baru, Mendikbud Muhadjir Menjawab

Telepon seluler yang digunakan Anggita untuk menelpon tidak di-loudspeaker, sehingga suara Menteri Muhadjir hanya terdengar sayup-sayup. "Kepala dinas tidak punya tindakan apa-apa pak," lanjut Anggita.

Suara Menteri Muhadjir sempat beberapa  kali masuk pengeras suara meski tak terdengar secara menyeluruh. "Sekarang ini kamu didampingi oleh siapa," tanya Muhadjir.

"Saya didampingi sama orangtua murid yang lain. Karena tidak hanya saya sendiri pak. Tapi hampir 200 orang yang tidak diterima di sekolah (Negeri) manapun," jawab Anggita.

Baca pula:

PPDB SMP Negeri, Bandung Hapus Sistem Zonasi

"Iya, kalau kamu telepon saya, terus saya tidak bisa berbicara dengan yang lain (pihak berwenang), terus maunya bagaimana," tanya Muhadjir lagi.

"Yang lain pastinya maunya sama dengan saya dong pak, masuk ke sekolah yang negeri," kata Anggita.

"Iya, tapi kamu kan di Nunukan, saya disini. Terus kalo kamu nelepon, saya harus ngobrol dengan siapa di sana (yang punya kewenangan), kamu dengan siapa sekarang, kalo saya bicara dengan kamu kan tidak menyelesaikan masalah," jawab Muhadjir.

Silakan baca:

Tahun Ini Depok Terapkan Sistem Zonasi di PPDB Tingkat SMP  

Anggita tetap bersikeras agar Menteri Muhadjir dapat mengubah kebijakan sistem zonasi sebagai penentu penerimaan siswa baru. "Tapi setidaknya, Bapak mungkin bisa buat kebijakan lain, tindakan lain, tanpa Bapak harus menginjakkan ke Nunukan kan," tanya Anggita lagi.

Muhadjir kembali menjelaskan agar Anggita memberikan telepon selulernya kepada pihak yang berwenang, untuk dapat menyelesaikan persoalan Anggita.

"Iya, gini mbak, gini, kamu ini kan punya masalah, kamu sekarang punya masalahkan," tanya Muhadjir.

"Iya pak," jawab Anggita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Nah saya mau selesaikan masalah kamu itu. Sekarang siapa disitu (yang berwenang) yang bisa saya bicara," tanya Muhadjir.

Demontran yang lain lalu berteriak dan menanyakan apakah yang berbicara benar Menteri Muhadjir. "Iya, saya Menteri," jawab Muhadjir.

Anggita lalu melanjutkan dialognya dengan Menteri Muhadjir. "Bukannya saya bermaksud tidak sopan Pak sama Bapak," kata dia.

"Saya bukan bilang kamu tidak sopan. Tetapi kamu sekarang dengan siapa disitu (dari dinas pendidikan) atau cari kepala dinasnya," kata Muhadjir.

Merasa tidak puas, telepon seluler diambil alih oleh demonstran lainnya.
 
"Assalamualaikum Pak Menteri, Izin pak Menteri, Kabupaten Nunukan ini masih terpencil dan terluar, Nunukan ini masuk Kalimantan Utara, dari Tarakan kita harus naik speed boat atau pesawat, di perbatasan Kabupaten Nunukan - Ambalat," kata demonstran lainnya.

"Iya, orang saya juga baru pulang dari Nunukan," jawab Muhadjir.

"Siap Pak Menteri, jadi begini Pak Menteri, saya melihat kebijakan yang dikeluarkan provinsi (Kalimantan Utara) infrastrukturnya belum siap. Seperti tahun kemarin, laptop-nya pinjam waktu ujian nasional. Kita kekurangan RKB (Ruang Kelas Baru)," lanjut pria itu.

"Dengan siapa saya berbicara," tanya Muhadjir.

"Saya Muhammad Mansyur LSM Panjiku, Pancasila Jiwaku," jawab pria itu.

"Inilah yang sekarang yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Pak Menteri. Jadi sebagai anak perbatasan, supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, seperti Tawau, Sabah-Malaysia, supaya kita tidak malu masalah pendidikan," kata Muhammad Mansyur.

Mansyur lalu menjelaskan, bahwa kendala utama aturan zonasi sekolah ialah minimnya Ruang Kelas Baru (RKB) di Nunukan. "Kita kekurangan RKB, hampir-hampir masyarakat dengan kepala sekolah bertentangan. Kami minta solusi dari Pak Menteri, supaya anak kami bisa masuk ke (Sekolah) Negeri," kata dia.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyarankan agar memilih sekolah lain, yakni sekolah swasta. Namun, Mansyur mengeluhkan fasilitas sekolah swasta di Nunukan. "Orang tua murid mau (anaknya) masuk ke swasta Pak Menteri, tapi fasilitasnya tidak siap. Gurunya juga, guru SD mengajar SMA, apa bisa Pak Menteri. Itulah kendala kami di perbatasan. Mungkin itu saja yang saya ingin laporkan ke Pak Menteri," kata Mansyur.

Dialog kembali dilakukan antara Mansyur dan Menteri Muhadjir Effendy, Namun tak lagi menggunakan pengeras suara.

SAPRI MAULANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

14 jam lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Soal Magang Mahasiswa ke Jerman, Menko PMK: Belum Ditemukan Kasus Penyiksaan, Penyekapan dan Eksploitasi

1 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Magang Mahasiswa ke Jerman, Menko PMK: Belum Ditemukan Kasus Penyiksaan, Penyekapan dan Eksploitasi

Berbeda dengan Bareskrim Polri yang mengusut dugaan TPPO di balik program ferienjob ke Jerman, Menko PMK minta kasus ini diselesaikan secara damai.


Muhadjir Effendy Sebut Idulfitri Dapat Dipastikan Jatuh pada 10 April 2024

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Muhadjir Effendy Sebut Idulfitri Dapat Dipastikan Jatuh pada 10 April 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipastikan jatuh pada Rabu, 10 April 2024.


Muhadjir Prediksi Kenaikan Pemudik pada Lebaran 2024 hingga 25 Persen

15 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat koordinasi kesiapan jelang Idul Fitri 1444 H di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 6 April 2023. Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut diantaranya membahas persiapan keamanan dan kelancaran arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Muhadjir Prediksi Kenaikan Pemudik pada Lebaran 2024 hingga 25 Persen

Menko PMK Muhadjir Effendy memprediksi ada kenaikan jumlah pemudik pada libur Idul Fitri 1445 hijriah.


Menko PMK Sebut 5 Orang Hilang dalam Banjir Bandang di Sumbar Masih Dicari

15 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy melaksanakan rapat bantuan kemanusiaan untuk Libya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk penanganan bencana banjir di Libya berupa logistik dengan menyiapkan 16 jenis barang dan jasa yang rencananya akan dikirimkan pada tanggal 27 September 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Menko PMK Sebut 5 Orang Hilang dalam Banjir Bandang di Sumbar Masih Dicari

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, lima orang hilang akibat bencana banjir bandang di Sumatera Barat pada Kamis 7 Maret 2024


Menko PMK Minta Caleg yang Kena Gangguan Mental Konsultasi ke Rumah Sakit

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) berjabat tangan dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik (kanan) saat menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menko PMK Minta Caleg yang Kena Gangguan Mental Konsultasi ke Rumah Sakit

Caleg diminta tidak usah malu datang ke rumah sakit.


Menko PMK Muhadjir Effendy Hadiri Upacara Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi di Candi Prambanan

16 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy menghadiri Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan, Yogyakarta, Ahad, 10 Maret 2024. Foto: Istimewa
Menko PMK Muhadjir Effendy Hadiri Upacara Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi di Candi Prambanan

Upacara Tawur Agung Kesanga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy di Candi Prambanan sehari sebelum Hari Raya Nyepi.


Muhadjir Effendy Apresiasi Banyuwangi Tekan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

19 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko MPK, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Muhadjir Effendy Apresiasi Banyuwangi Tekan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Menteri Muhadjir Effendy apresiasi Banyuwangi yang bisa menekan tingkat kemiskinan ekstrem lebih rendah dibanding rata-rata nasional.


Harga Beras Tembus Rp 18 Ribu per Kg, Menko PMK: Harus Ada Penanganan Serius

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Harga Beras Tembus Rp 18 Ribu per Kg, Menko PMK: Harus Ada Penanganan Serius

Menko PMK menyebut, harga beras yang tinggi di pasaran membutuhkan penanganan serius dari pemerintah