Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus  

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) berjabat tangan dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) Ray Rangkuti setelah membacakan petisi tolak angket KPK di gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK serta menyampaikan petisi untuk menolak hak angket DPR yang dinilai melemahkan KPK. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Aktivis Ray Rangkuti, mewakili koalisi masyarakat sipil tolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan hak angket KPK yang dilakukan DPR gagal fokus. 

Menurut Rangkuti, hak angket KPK oleh DPR tersebut tidak berdasar. "Awalnya kan DPR meminta rekaman tersangka Miryam S. Hariyani pada KPK, tapi belakangan melebar ke audit keuangan dan kinerja," katanya saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca juga: 
Soal Petisi Penolakan Hak Angket, Agun Gunanjar: Kami Tetap Jalan

Rangkuti menilai apa yang dilakukan KPK sudah benar dengan tidak bisa memberikan rekaman tersangka Miryam S. Hariyani kepada DPR RI. 

Atas dasar itu, menurut dia, petisi tolak hak angket KPK akan mendukung KPK terus bekerja dan menyelesaikan kasus-kasus yang sedang berjalan. "Intinya kami tetap mendukung KPK karena tidak melihat adanya argumen hukum dari DPR RI yang melandasi adanya hak angket tersebut," ujarnya.

Baca pula:
Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Petisi Tolak Angket KPK

Rangkuti mengungkapkan, petisi tolak hak angket KPK sudah ditandatangani lebih dari 100 orang sejak pekan lalu sebelum Lebaran, tapi baru hari ini diserahkan ke pimpinan KPK. 

Terkait dengan audit keuangan dan kinerja KPK yang dipersoalkan Dewan, Rangkuti menilai tidak tepat, mengingat persoalan tersebut terjadi di bawah tahun 2015. "Jadi audit itu bukan masa kepemimpinan KPK saat ini," katanya.

Rangkuti menilai kinerja KPK saat ini sudah baik, terlebih dari beberapa kasus besar yang lama mengendap telah dibongkar KPK. "Seharusnya diapresiasi," ucapnya. Rangkuti menambahkan, baiknya keuangan dan kinerja KPK saat ini dibuktikan dengan diperolehnya penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

ALBERT ADIOS GINTINGS | S. DIAN ANDRYANTO






Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

13 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

3 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

5 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

5 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.