Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus  

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) berjabat tangan dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) Ray Rangkuti setelah membacakan petisi tolak angket KPK di gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK serta menyampaikan petisi untuk menolak hak angket DPR yang dinilai melemahkan KPK. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Aktivis Ray Rangkuti, mewakili koalisi masyarakat sipil tolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan hak angket KPK yang dilakukan DPR gagal fokus. 

Menurut Rangkuti, hak angket KPK oleh DPR tersebut tidak berdasar. "Awalnya kan DPR meminta rekaman tersangka Miryam S. Hariyani pada KPK, tapi belakangan melebar ke audit keuangan dan kinerja," katanya saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca juga: 
Soal Petisi Penolakan Hak Angket, Agun Gunanjar: Kami Tetap Jalan

Rangkuti menilai apa yang dilakukan KPK sudah benar dengan tidak bisa memberikan rekaman tersangka Miryam S. Hariyani kepada DPR RI. 

Atas dasar itu, menurut dia, petisi tolak hak angket KPK akan mendukung KPK terus bekerja dan menyelesaikan kasus-kasus yang sedang berjalan. "Intinya kami tetap mendukung KPK karena tidak melihat adanya argumen hukum dari DPR RI yang melandasi adanya hak angket tersebut," ujarnya.

Baca pula:
Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Petisi Tolak Angket KPK

Rangkuti mengungkapkan, petisi tolak hak angket KPK sudah ditandatangani lebih dari 100 orang sejak pekan lalu sebelum Lebaran, tapi baru hari ini diserahkan ke pimpinan KPK. 

Terkait dengan audit keuangan dan kinerja KPK yang dipersoalkan Dewan, Rangkuti menilai tidak tepat, mengingat persoalan tersebut terjadi di bawah tahun 2015. "Jadi audit itu bukan masa kepemimpinan KPK saat ini," katanya.

Rangkuti menilai kinerja KPK saat ini sudah baik, terlebih dari beberapa kasus besar yang lama mengendap telah dibongkar KPK. "Seharusnya diapresiasi," ucapnya. Rangkuti menambahkan, baiknya keuangan dan kinerja KPK saat ini dibuktikan dengan diperolehnya penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

ALBERT ADIOS GINTINGS | S. DIAN ANDRYANTO






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

8 menit lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

55 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

5 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.