Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Petisi Tolak Angket KPK  

Reporter

Artis dan budayawan menggelar aksi menolak hak angket DPR terhadap KPK, Kamis, 15 Juni 2017. EKO SISWONO TOYUDHO

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan petisi untuk menolak hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Koalisi Masyarakat Tolak Angket KPK, Jerry Sumampouw, mengatakan petisi itu sudah diserahkan kepada pimpinan KPK hari ini, Rabu, 5 Juli 2017.

"Barusan, petisi (menolak hak angket) ini diserahkan kepada pimpinan KPK, diterima Ketua KPK," katanya melalui pesan singkat, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca juga: Akan Temui Koruptor di LP Sukamiskin, Pansus Angket Siap Dikritik

Sejak awal, Koalisi Masyarakat Sipil menolak angket KPK yang digulirkan DPR. Alasannya, hak angket DPR bakal melemahkan KPK yang berimbas pada pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hak angket DPR dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan melakukan intervensi politik atas proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hak angket DPR secara formal dianggap mengandung cacat hukum dan etika bernegara karena dari awal sudah menyimpang dari asas kepatutan moral dan nurani publik.

Jerry menuturkan hak angket juga terkesan bahwa DPR mencari-cari kelemahan dan kesalahan KPK, mulai meminta bukti rekaman pemeriksaan hingga melebar ke urusan keuangan dan kinerja KPK.

Hak angket DPR akan berdampak memberikan preseden buruk terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia dan dapat mendegradasi kewibawaan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat. Menurut Koalisi, DPR lebih tepat dilihat melakukan pendekatan kekuasaan dibanding mendukung upaya penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Tidak ada yang dapat menjaga KPK selain kekuatan elemen masyarakat sipil," ucapnya. Kekuatan KPK selalu pada rakyat yang percaya bahwa lembaga antirasuah, sejauh ini, bekerja untuk membuat Indonesia bebas korupsi. "Karena itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK menyampaikan Petisi Tolak Angket KPK sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan DPR dan sebagai dukungan kami terhadap KPK," tuturnya.

Adapun Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agung Gunanjar tidak mempermasalahkan petisi tersebut. "Kami tetap berjalan, sebagai masukan bagi Pansus untuk bekerja dengan tetap konsisten pada tujuan pembentukannya dalam menjalankan fungsi penyelidikan," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI | AHMAD FAIZ






Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

3 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

9 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

15 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

15 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

16 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

17 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

17 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

17 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

18 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

23 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa