Akan Temui Koruptor di LP Sukamiskin, Pansus Angket Siap Dikritik

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkunjung ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk bertemu koruptor atau terpidana korupsi. Wakil Ketua Pansus Angket, Risa Mariska, mengatakan pihaknya siap menerima kritik yang mungkin muncul dari masyarakat.

Sebelum pansus hak angket terbentuk, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah dan anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu pernah datang ke kantor Polres Jakarta Timur untuk bertemu dengan tersangka dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rochmadi Saptogiri. Kunjungan dua orang ini, menuai kritik dari publik dan KPK.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin Besok, Ini Agendanya

Risa yakin apa yang menimpa Masinton dan Fahri tidak akan terjadi pada Pansus Angket. "Ini sudah sesuai dengan agenda dan kemudian ada surat-menyurat. Jadi saya rasa isu yang akan berkembang terbuka saja," kata Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan pansus angket tetap menerima respons positif maupun negatif dari publik. "Karena kerja pansus ini bukan kerja sendiri, tapi sama-sama," ucapnya.

Risa menjelaskan rencana pertemuan DPR dan terpidana korupsi ini akan bersifat audiensi. Kemungkinan para terpidana akan dikumpulkan di sebuah ruangan untuk berdialog dengan DPR. "Supaya lebih enak saja, kalau masuk satu-satu (ke dalam sel) itu tidak efektif," ujarnya.

Di dalam lapas Sukamiskin mendekam beberapa terpidana korupsi seperti Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Anggoro Widjojo, Nazaruddin, Romi Herton dan lainnya. Menurut Risa, pertemuan pansus hak angket dengan para terpidana korupsi tidak akan membahas kasus per kasus yang menjerat mereka. "Ini lebih ke proses penyidikan di KPK. Apakah ada penyimpangan atau tidak," kata dia.

AHMAD FAIZ






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

7 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

12 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat