Akan Temui Koruptor di LP Sukamiskin, Pansus Angket Siap Dikritik

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkunjung ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung untuk bertemu koruptor atau terpidana korupsi. Wakil Ketua Pansus Angket, Risa Mariska, mengatakan pihaknya siap menerima kritik yang mungkin muncul dari masyarakat.

Sebelum pansus hak angket terbentuk, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah dan anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu pernah datang ke kantor Polres Jakarta Timur untuk bertemu dengan tersangka dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rochmadi Saptogiri. Kunjungan dua orang ini, menuai kritik dari publik dan KPK.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin Besok, Ini Agendanya

Risa yakin apa yang menimpa Masinton dan Fahri tidak akan terjadi pada Pansus Angket. "Ini sudah sesuai dengan agenda dan kemudian ada surat-menyurat. Jadi saya rasa isu yang akan berkembang terbuka saja," kata Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan pansus angket tetap menerima respons positif maupun negatif dari publik. "Karena kerja pansus ini bukan kerja sendiri, tapi sama-sama," ucapnya.

Risa menjelaskan rencana pertemuan DPR dan terpidana korupsi ini akan bersifat audiensi. Kemungkinan para terpidana akan dikumpulkan di sebuah ruangan untuk berdialog dengan DPR. "Supaya lebih enak saja, kalau masuk satu-satu (ke dalam sel) itu tidak efektif," ujarnya.

Di dalam lapas Sukamiskin mendekam beberapa terpidana korupsi seperti Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Anggoro Widjojo, Nazaruddin, Romi Herton dan lainnya. Menurut Risa, pertemuan pansus hak angket dengan para terpidana korupsi tidak akan membahas kasus per kasus yang menjerat mereka. "Ini lebih ke proses penyidikan di KPK. Apakah ada penyimpangan atau tidak," kata dia.

AHMAD FAIZ






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

10 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.