Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin Besok, Ini Agendanya  

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Risa Mariska mengatakan rencana pihaknya bertemu dengan para terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tetap akan dijalankan. Rencananya, mereka berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Kamis, 6 Juli 2017. 

"Kami fokus di proses pemeriksaan dan penyidikan pada saat di KPK," kata Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca juga: Berita Negara Keluar, Pansus Angket Minta Legalitas Tak Disoal

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan pihaknya mungkin juga akan menanyakan hal lain, seperti pembayaran denda yang sudah dibayarkan. 

Menurut Risa, dalam putusan biasanya ada subsider, ada kaitan dengan pengembalian kerugian negara yang menjadi domain KPK. "Berapa sih yang sudah diterima oleh KPK dan sudah dibayarkan," ucapnya. 

Panitia Angket juga akan mempertanyakan dan mengevaluasi mekanisme pengembalian dana tersebut. Bila ada penyimpangan, akan dikoreksi. "Tapi kalau semuanya on the track, tidak ada masalah," tuturnya. 

Di Lapas Sukamiskin mendekam beberapa terpidana korupsi, seperti Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Anggoro Widjojo, dan Nazaruddin. Menurut Risa, pertemuan DPR dengan para terpidana tidak akan membahas kasus per kasus yang menjerat mereka. "Ini lebih ke proses penyidikan di KPK. Apakah ada penyimpangan atau tidak," ujarnya. 

Risa berujar panitia khusus hak angket telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan kunjungan ini. "Kalau yang kami dengar pada prinsipnya mereka di sana siap menerima," ucapnya.

AHMAD FAIZ






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

8 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

12 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat