Kisruh Penerimaan Akpol, IPW: Copot Kapolda Jawa Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Sulawesi Selatan Irjon Pol Anton Charliyan Menunjukkan barang bukti berupa ikan yang sudah diberi formalin. TEMPO/Iqbal Lubis

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjon Pol Anton Charliyan Menunjukkan barang bukti berupa ikan yang sudah diberi formalin. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) memberhentikan Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang diduga menerapkan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

    “Copot Kapolda Jawa Barat, umumkan hasil tim investigasi, umumkan hasil seleksi penerimaan Akpol, dan tindak semua aparatur Polda Jawa Barat yang menyebabkan kekisruhan,” kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Juli 2017, terkait dengan kisruh penerimaan Polda Jawa Barat.

    Baca juga:
    IPW: Polri Harus Umumkan Investigasi Penerimaan Akpol Polda Jabar

    Menurut Neta, langkah itu harus dilakukan agar Mabes Polri dapat leluasa melakukan investigasi. Ia menilai, selama ini, sistem penerimaan Akpol sudah ditata Mabes Polri dengan baik. Di berbagai daerah, terutama di Polda Jawa Barat, tidak pernah ada masalah.

    Neta mempertanyakan kenapa di era Anton Charlian timbul masalah yang sangat memalukan Polri. Ia sangsi kenapa surat keputusan yang memberi prioritas bagi putra daerah bisa sampai keluar. Menurut dia, surat keputusan itu sangat rasialis, intoleransi, diskriminatif, dan anti-kebinekaan.

    Baca pula:
    Rekrutmen Anggota Polri di Polda Jabar Diprotes, Ini Kata Kapolri

    Neta menegaskan Polri menganut sistem kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu semua suku bisa menjadi anggota Polri asalkan sesuai dengan tingkat prestasi yang ditentukan. Selain itu, semua anggota Polri, terutama lulusan Akpol, harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia.

    Kasus di Polda Jawa Barat, kata Neta, tidak boleh terulang di lingkungan Polri. Selain sangat memalukan, kebijakan itu dinilai sebagai langkah mundur Polri. Karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut.

    Silakan baca:
    8 Orang Tua Calon Taruna Akpol Akan Gugat Kapolda Jabar ke PTUN

    Neta menuturkan Mabes Polri tidak perlu takut dengan siapa pun. Apalagi pada figur-figur yang mencoba mengintervensi kasus ini. “Publik ada di belakang dan mendukung penuh Mabes Polri,” ujarnya.

    Adapun Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengaku, sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi tingkat Tamtama, Bintara, Akpol, hingga Sespim di Polda Jawa Barat, memang bermasalah.

    "Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat, ada anggota Polri dan calo. Makanya, saya ingin bersih-bersih," ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Senin, 3 Juli 2017.

    Anton mengatakan permasalahan itu diketahui setelah tertangkapnya empat oknum panitia daerah, yakni dua anggota Polda Jawa Barat, satu aparatur sipil negara Polda Jawa Barat, dan satu calo, yang melakukan pungutan kepada orang tua peserta, oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Menurut dia, dengan adanya pungli ini, sekitar 219 peserta yang seharusnya tidak lolos karena berbagai kendala, tapi diluluskan.

    DANANG FIRMANTO | S. DIAN ANDRYANTO | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.