Temui BPK, Panitia Angket Kantongi 3 Dugaan Kesalahan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

    Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunanjar mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja KPK pada 2006-2016. Menurut dia, ada dugaan kesalahan yang dilakukan KPK, di antaranya soal rekrutmen penyidik, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyadapan.

    Namun, Agun menyatakan belum bisa menjelaskan detail terkait dengan hasil laporan BPK tersebut. "Temuan-temuannya seperti apa, akan kami dalami. Masih ada langkah lanjutan," katanya selepas pertemuan antara panitia angket dan BPK di kantor BPK, Selasa, 4 Juli 2017.

    Baca: Dalami Pengelolaan Anggaran 2015, Panitia Angket KPK Sambangi BPK

    Menurut Agun, pihaknya perlu bertemu dan berkonsultasi dengan beberapa lembaga untuk mengklarifikasi hasil temuan BPK ini. "Saya belum berani bicara terlalu jauh," kata dia.

    Ia menjelaskan panitia angket menerima laporan dari BPK yang berkaitan dengan keuangan KPK pada 2015 dan 2016. "Dan ternyata memang ada hal-hal yang memang tidak patuh dan tidak sesuai sistem pengendalian internal (SPI) baik di 2015 dan 2016," tutur Agun.

    Adapun terkait dengan penyadapan, DPR meminta BPK mengaudit keuangan negara yang digunakan KPK. "Sampai sejauh mana korelasinya dan kemanfaatannya terhadap tupoksi KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang tidak lagi melanggar ketentuan undang-undang," ujarnya.

    Baca: PAN: Pansus Harus Yakinkan Publik Ini untuk Kuatkan Kinerja KPK

    Politikus Partai Golkar ini menuturkan panitia angket akan bertemu dengan beberapa lembaga terkait untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti temuan BPK ini. Rencananya panitia angket akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ihwal rekrutmen penyidik, dan bertemu Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan penyadapan.

    Panitia angket dan BPK telah melakukan pertemuan sekitar tiga jam di kantor BPK siang tadi. Rencananya, BPK akan dipanggil oleh panitia angket untuk rapat dengar pendapat pada 12 Juli 2017.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.