PUSaKO Setuju Usulan Tjahjo Kumolo Soal Kenaikan Dana Parpol

Reporter

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Padang - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari sepakat dengan penambahan dana bantuan untuk partai politik seperti diusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Namun, ketentuan kenaikannya harus diatur di dalam undang-undang.

"Saya setuju dengan kenaikan dana untuk paprol, agar parpol tidak dikendalikan cukong-cukong politik penyumbang dana bagi partai," ujar lulusan William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat, itu menanggapi usulan Tjahjo, Selasa 4 Juli 2017.

Namun, Feri menilai ketentuan penambahan dana partai yang sedang dirancang pemerintah tidak tepat. Alasannya, kata dia, pemerintah hanya mengatur penambahan dana tersebut melaui peraturan pemerintah yang memiliki dasar hukum lemah karena tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurutnya, peraturan pemerintah juga tidak dapat mengatur konsep pertanggungjawaban keuangan partai. Sehingga berpotensi terjadi penyelewengan anggaran dan tidak transparan dalam pengelolaannya.

"Parpol dan pemerintah terkesan buru-buru, karena jadwal politik yang kian dekat," ujarnya.

Feri mengatakan seharusnya penambahan dana partai politik diatur dalam undang-undang. Jika diatur dalam undang-undang, konsep pertanggungjawabannya tegas.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah mengusulkan kenaikan dana partai politik dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Penambahan anggaran tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik. Rencananya anggarannya akan dimasukan ke APBN 2018.

ANDRI EL FARUQI






Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

2 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

2 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

2 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

2 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

5 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

9 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

9 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

16 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

18 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.