TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan pimpinan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya terwujud di hari Lebaran, 25 Juni 2017. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan tuntutannya agar Presiden menghentikan pelbagai kasus Rizieq Syihab dan ulama yang mereka klaim sebagai kriminalisasi.
"Mereka menyampaikan ke Presiden bahwa kasus HRS (Habieb Rizieq Syihab) dicari-cari. Istilah mereka kriminalisasi dan meminta semua itu dihentikan," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kepada Tempo, Rabu, 28 Juni 2017.
Baca: Pertemuan GNPF MUI dan Jokowi Sudah Diketahui Rizieq Syihab
Menurut Lukman, Presiden langsung menanggapi permintaan itu. "Presiden bilang sekali dia memenuhi itu, maka akan datang jutaan orang menyampaikan permintaan yang sama."
Pertemuan antara pimpinan GNPF MUI dan Presiden Jokowi terlaksana berkat peran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno ikut dalam pertemuan yang berlangsung selama 40 menit di ruang oval Istana Merdeka itu.
Tim GNPF MUI dipimpin Bachtiar Nasir sebagai ketua umum, beserta enam orang, yaitu Zaitun Rasmin, Yusuf Muhammad Martak, Muhammad Lutfi Hakim, Muchsin, Deni, dan Kapitra Ampera, menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Jokowi agar menghentikan pelbagai kasus Rizieq dan ulama yang mereka klaim sebagai kriminalisasi.
Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama tim GNPF MUI dengan Jokowi sejak kelompok itu menggulirkan rangkaian aksi Bela Islam agar Kepolisian RI memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas pernyataannya menyitir surat Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016.
Baca: Istana Enggan Menanggapi Permintaan Rekonsiliasi Rizieq Syihab
Terwujudnya pertemuan itu berawal dari surat yang dikirim Kapitra Ampera, pimpinan GNPF MUI yang juga kuasa hukum Rizieq Syihab ke Presiden Jokowi pada Selasa, 20 Juni 2017. Presiden meneruskan surat itu ke Wiranto. Sehari berselang, Wiranto mengundang Kapitra ke rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Siang itu, sang pengacara datang sendiri menemui Wiranto.
Surat itu dikirim Kapitra ke Jokowi atas perintah Rizieq yang kini berada di Arab Saudi dengan status buron. Dalam suratnya, Kapitra meminta Jokowi menghentikan kasus dugaan pornografi di Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menjerat Rizieq sebagai tersangka. Surat melampirkan ringkasan kasus yang dianggap kubu Rizieq tidak sah karena buktinya dari penyadapan ilegal.
Di rumah dinasnya, Wiranto meminta Kapitra menjelaskansurat itu. Tak sampai satu jam, pertemuan selesai. "Pak Wiranto minta pertemuan dilanjutkan pada malam harinya untuk mendiskusikan lebih lanjut apa yang kami inginkan," ujar Kapitra.
Baca juga: Rizieq Bilang Rekonsiliasi or Revolusi, Polda: Kasus Tetap Jalan
Pada pertemuan lanjutan itu, Wiranto meminta Kapitra mengajak tokoh GNPF MUI yang lain. Pertemuan digelr di Restoran Larazeta, Tebet, Jakarta Selatan. Tim GNPF MUI yang hadir adalah mereka yang belakangan bertemu Jokowi, yaitu Bachtiar Nasir sebagai ketua umum, Zaitun Rasmin, Yusuf Muhammad Martak, Muhammad Lutfi Hakim, Muchsin, Deni, dan Kapitra Ampera.
Setelah mendengar tuntutan mereka, Wiranto berjanji segera menyampaikannya ke Jokowi. "Kami juga menyampaikan keinginan agar bisa dialog dengan Presiden," ujar Kapitra.
Dua hari kemudian, Bachtiar juga menemui Lukman Hakim agar bisa membantu mempertemukan mereka dengan Jokowi. Bachtiar menemui Lukman di rumah dinasnya di Komleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Bachtiar tidak lain adaik angkatan Lukman di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Lukman menyanggupi permintaan tersebut. "Saat salat Idul Fitri bersama Presiden saya akan menyampaikan permintaan mereka," katanya.
Keesokan harinya seusai salat Idul Fitri, Lukman menghadap Presiden di ruang transit Masjid Istiqlal. Ada Wiranto dan Pratikno juga di sana. Saat itu Lukman menyampaikan tim GNPF MUI meminta waktu bertemu dalam rangka silaturahmi Lebaran. "Presiden langsung mengiyakan," ujarnya.
Akhirnya disepakati di antara tiga menteri itu, jadwal pertemuan setelah Presiden Jokowi menggelar acara open house dengan masyarakat di Istana atau sekitar pukul 11.30. Lukman pun langsung menghubungi Bachtiar. Sepuluh menit berselang, Wiranto juga menelepon Kapitra untuk mengabarkan hal yang sama. Tim GNPF MUI diminta mampir dulu ke kantor Wiranto sebelum bertemu Presiden.
Saat di perjalanan menuju kantor Wiranto, Kapitra dan enam pentolan GNPF MUI sempat terjebak macet. Mereka kemudian memilih turun dari mobil dan mencari ojek. Karena tidak ada ojek saat itu, mereka meminta seseorang pengendara Toyota Avanza yang tengah parkir mengantar ke arah lain menuju kantor Wiranto.
Open house di Istana ternyata selesai lebih cepat. Sampai jadwal yang ditentukan, tim GNPF MUI tak kunjung ke Istana. Jokowi pun sudah meluncur ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahmi Lebaran. Rencananya setelah itu Jokowi akan ke Istana Bogor.
“Saya sempat berpikir gagal ini pertemuan,” kata Lukman,”Tapi saya mencoba berunding dengan Mensesneg dan presiden ternyata bersedia kembali ke Istana sebelum ke Bogor.”
Wiranto juga ikut melobi Pratikno. Ia juga sempat mengirim foto tim GNPF MUI yang sudah datang ke kantornya melalui telepon seluler Pratikno. Pertemuan presiden dengan GNPF MUI itu pun akhirnya terjadi.
Bachtiar Nasir mengatakan sebelum bertemu Jokowi, ia dan timnya memang terlebih dahulu bertemu Wiranto dan Lukman. Kepada Presiden, Bachtiar mengaku menyampaikan ihwal adanya kriminalisasi ulama. Termasuk kasus Rizieq. “Setelah ini akan ada komunikasi yang baik melalui Menkopolhukam,” katanya.
Hasil pertemuan itu disampaikan GNPF MUI ke Rizieq Syihab. Rencana bertemu dengan Jokowi juga sudah diketahui Rizieq. “Semua dikoordinasikan,” kata Bachtiar. Kapitra menguatkan soal ini. “Habib Rizieq bahkan titip salam untuk presiden,” katanya.
TIM TEMPO
