Jaksa Tambah Pasal, Buni Yani: Bimsalabim Muncul di Dakwaan

Reporter

Buni Yani berorasi usai menjalani sidang perdana kasus pelanggaran UU ITE video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Negeri Bandung, 13 Juni 2017. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Buni Yani dengan pasal 28 dan 32 dengan ancaman hukuman antara 4 sampai 6 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE Buni Yani, yang mengunggah video pernyataan Ahok soal surat Al-Maidah, kembali mengutarakan keheranannya atas munculnya pasal Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disangkakan kepadanya.

Baca: Ini Alasan Sidang Buni Yani Digelar di Bandung

"Tidak ada di penyidikan namun tiba-tiba bimsalabim muncul di dakwaan. Nah itu diakui oleh mereka bahwa dakwaan ini berasal dari resume," kata Buni Yani seusai persidangan lanjutan di gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2017.

Pasal 32 itu mengatur tentang pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh proses pengubahan dokumen elektronik. Sebelumnya, Buni Yani dikenalan pasal asal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi bertujuan menimbulkan rasa permusuhan.

Buni Yani berdalih tidak pernah sekalipun mengedit video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, video tersebut didapat dari unduhan di salah satu media sosial, tanpa sedikitpun mengeditnya.

Buni Yani juga mengaku kecewa atas keputusan majelis hakim yang menolak permintaanya untuk kembali memberikan tanggapan atas jawaban eksepsi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Jaksa sudah memberikan dakwaan, jaksa sudah memberikan tanggapan. Harusnya kami dapat satu kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan agar sama dua kali menanggapi," ujar Buni Yani.

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan permintaan untuk menanggapi kembali jawaban eksepsi JPU karena tanggapan eksepsi dari JPU, kurang mendetail.

"Kami mengingatkan kembali kepada hakim hak menanggapi jaksa atas tanggapannya terhadap eksepsi kami," katanya.

Meski begitu, ia menyebut majelis hakim yang dipimpin M. Sapto cukup menerima eksepsi yang diajukannya. Sehingga ia berharap, eksepsi tersebut dapat diterima oleh hakim serta kliennya dapat terbebas dari segala tuntutan.

"Mudah-mudahan hakim mengabulkan eksepsi keberatan Pak Buni Yani," katanya.

Sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani, akan kembali digelar pada 11 Juli 2017 dengan agenda putusan sela.

ANTARA







Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

11 hari lalu

Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

Sule dan Mang Saswi dianggap ikut menistakan agama.


Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

11 hari lalu

Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

Sule Cs dianggap menistakan agama dan diancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara.


Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

11 hari lalu

Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

Kuasa hukum pelapor Sule CS mengatakan kliennya tak bakal langsung mempidanakan kasus dugaan penistaan agama ini.


Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

11 hari lalu

Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

Sule dan Mang Saswi dianggap menikmati perkataan yang dilontarkan Budi Dalton.


Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

12 hari lalu

Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

Laporan PA 212 soal dugaan penistaan agama oleh seniman Budi Dalton belum diproses penyidik Bareskrim Polri. Begini kata polisi.


Kelanjutan Kasus Imam Mahdi Palsu di Pekanbaru, Persetubuhan Anak di Bawah Umur dan Penistaan Agama

38 hari lalu

Kelanjutan Kasus Imam Mahdi Palsu di Pekanbaru, Persetubuhan Anak di Bawah Umur dan Penistaan Agama

Setelah melakukan serangkaian penyidikan, penyidik Polda Riau menemukan berbagai fakta baru kasus Imam Mahdi palsu di Pekanbaru, Riau.


Pemerintah Pastikan Pasal Penodaan Agama di RKUHP Tidak Akan Menjadi Pasal Karet

42 hari lalu

Pemerintah Pastikan Pasal Penodaan Agama di RKUHP Tidak Akan Menjadi Pasal Karet

Menurut Aries, Pasal 302 RKUHP tentang penodaan agama, sudah disesuaikan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR).


Penggugat Ijazah Jokowi dan Gus Nur Ditahan Selama 20 Hari Kedepan di Kasus Ujaran Kebencian

49 hari lalu

Penggugat Ijazah Jokowi dan Gus Nur Ditahan Selama 20 Hari Kedepan di Kasus Ujaran Kebencian

Bareskrim Polri saat ini tengah melakukan penahanan terhadap penggugat ijazah Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.


Dituding Intervensi Kasus Roy Suryo Soal Penistaan Agama, Kemenag: Kami Tidak Berkepentingan

52 hari lalu

Dituding Intervensi Kasus Roy Suryo Soal Penistaan Agama, Kemenag: Kami Tidak Berkepentingan

Banyak tugas yang lebih diprioritaskan Kementerian Agama seperti pendidikan maupun kerukunan umat beragama daripada kasus Roy Suryo.


Tetapkan Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Kasus Penistaan, Polisi Sebut Sudah Periksa 23 Saksi

52 hari lalu

Tetapkan Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Kasus Penistaan, Polisi Sebut Sudah Periksa 23 Saksi

Polri menetapkan penggugat ijazah Jokowi yaitu Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian