TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai Panitia Khusus Angket KPK DPR RI harus dapat meyakinkan publik bahwa keberadaan pansus tersebut sasarannya untuk menguatkan kinerja KPK.
"Sampai saat ini masih terjadi pro-kontra di publik soal keberadaan Pansus Angket KPK DPR RI. Karena ada masyarakat yang meragukan kerja Pansus Angket KPK, apakah benar untuk menguatkan kinerja KPK," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.
Baca juga: Dalami Pengelolaan Anggaran 2015, Panitia Angket KPK Sambangi BPK
Zulkifli Hasan menjelaskan PAN mendukung keberadaan Pansus Angket KPK dan menempatkan perwakilan anggota fraksinya, karena sasarannya untuk menguatkan kinerja KPK.
Pansus Angket KPK, menurut Zulkifli, pada awal kerjanya seharusnya memanggil para pakar hukum tata negara untuk menyampaikan pandangan-pandangannya soal pansus dan kerja pansus. "Sehingga kerja pansus benar-benar untuk mengevaluasi dan menguatkan kinerja KPK sesuai aturan perundangan," katanya.
Ketika ditanya soal Pansus Angket KPK akan menemui terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung serta akan berkunjung ke BPK, menurut Zulkifli, hal itu hak pansus untuk melakukannya. "Itu hak pansus, tidak apa-apa," katanya.
Simak pula: Pansus Angket KPK Kunjungi Lapas Sukamiskin, KPK: Silakan Saja!
Zulkifli yang juga Ketua MPR RI itu, mengatakan kalau Pansus Angket KPK ingin menghentikan anggaran KPK dan anggaran Polri, dirinya secara tegas menyatakan tidak setuju. Menurut dia, usulan tersebut jelas tidak menguatkan kinerja KPK. "Kalau ada hal yang aneh seperti itu, saya tidak setuju," katanya.
ANTARA
