KPK Jadwalkan Periksa 5 Politikus Terkait Kasus E-KTP  

Reporter

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setidaknya ada lima politikus yang akan dipanggil KPK, Selasa, 4 Juli 2017.

"Para saksi akan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Baca: Usai Diperiksa KPK, Yasonna Enggan Bicara Aliran Duit E-KTP  

Saksi yang akan diperiksa di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pengadaan e-KTP.

Tiga politikus lain yang juga dipanggil adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, mantan anggota Komisi II DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Nu'man Abdul Hakim, dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. Hingga siang, hanya Ganjar dan Olly yang memenuhi panggilan KPK. 

Kemarin, Febri juga mengatakan lembaganya bakal memeriksa sejumlah anggota Dewan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik pada pekan ini. Senin kemarin, KPK memeriksa Yasonna H. Laoly, mantan anggota Komisi II DPR, yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Audit Kasus E-KTP Belum Tuntas, Kerugian Negara Bisa Bertambah  

Yasonna diperiksa selama empat jam sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus. Seharusnya, Yasonna diperiksa bersama dengan Ade Komarudin dan Netty Marliza. Namun keduanya tidak hadir. 

Penyidik KPK, kata Febri, masih akan melakukan pendalaman terhadap kasus e-KTP terkait dengan proses awal pembahasan anggaran proyek e-KTP dan indikasi adanya aliran dana kepada sejumlah pihak. “Ini menjadi salah satu hal yang kami konfirmasi lebih jauh,” ujarnya. 

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Menkumham Yasona Laoly Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus e-KTP








Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

19 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


Ganjar Pranowo Umumkan UMK 2023: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

5 jam lalu

Ganjar Pranowo Umumkan UMK 2023: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang akan berlaku pada tahun 2023. SImak rinciannya.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Sandiaga Bikin 100 Paket Wisata Agar Orang Indonesia Tak Liburan ke Luar Negeri saat Nataru

1 hari lalu

Sandiaga Bikin 100 Paket Wisata Agar Orang Indonesia Tak Liburan ke Luar Negeri saat Nataru

Sandiaga berharap paket wisata ini membuat para wisatawan Nusantara memilih melancong ke dalam negeri ketimbang luar negeri.


Ganjar Ajak Liburan Akhir Tahun di Dalam Negeri, Tawarkan Wisata Wali Songo dan Jeep Solo

1 hari lalu

Ganjar Ajak Liburan Akhir Tahun di Dalam Negeri, Tawarkan Wisata Wali Songo dan Jeep Solo

Potensi pergerakan nasional pada liburan akhir tahun adalah 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 60,6 juta orang.


Ganjar Pranowo Ungkap Pentingnya Medsos untuk Komunikasi Langsung dengan Rakyat

1 hari lalu

Ganjar Pranowo Ungkap Pentingnya Medsos untuk Komunikasi Langsung dengan Rakyat

Ganjar Pranowo mengungkap pentingnya penggunaan media sosial bagi pemimpin masa kini untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono