KPK Jadwalkan Periksa 5 Politikus Terkait Kasus E-KTP  

Reporter

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setidaknya ada lima politikus yang akan dipanggil KPK, Selasa, 4 Juli 2017.

"Para saksi akan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Baca: Usai Diperiksa KPK, Yasonna Enggan Bicara Aliran Duit E-KTP  

Saksi yang akan diperiksa di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pengadaan e-KTP.

Tiga politikus lain yang juga dipanggil adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, mantan anggota Komisi II DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Nu'man Abdul Hakim, dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. Hingga siang, hanya Ganjar dan Olly yang memenuhi panggilan KPK. 

Kemarin, Febri juga mengatakan lembaganya bakal memeriksa sejumlah anggota Dewan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik pada pekan ini. Senin kemarin, KPK memeriksa Yasonna H. Laoly, mantan anggota Komisi II DPR, yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Audit Kasus E-KTP Belum Tuntas, Kerugian Negara Bisa Bertambah  

Yasonna diperiksa selama empat jam sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus. Seharusnya, Yasonna diperiksa bersama dengan Ade Komarudin dan Netty Marliza. Namun keduanya tidak hadir. 

Penyidik KPK, kata Febri, masih akan melakukan pendalaman terhadap kasus e-KTP terkait dengan proses awal pembahasan anggaran proyek e-KTP dan indikasi adanya aliran dana kepada sejumlah pihak. “Ini menjadi salah satu hal yang kami konfirmasi lebih jauh,” ujarnya. 

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Menkumham Yasona Laoly Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus e-KTP








Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

53 menit lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

5 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

6 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Anies Baswedan Capres 2024, Ahli LIPI: Cara NasDem Agar Jadi Patron Koalisi

7 jam lalu

Anies Baswedan Capres 2024, Ahli LIPI: Cara NasDem Agar Jadi Patron Koalisi

Wasisto Rahardjo Jati berpendapat deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah upaya Nasdem untuk menjadi patron koalisi.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

7 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.