Fahri Hamzah Sarankan Pemerintah Membubarkan KPK dan Komnas HAM

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (kedua kiri), seusai memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Atas tuduhan memfitnah dalam sidang itu, Fahri pun mendesak MKD untuk memecat ketiganya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta  - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyarankan lembaga-lembaga sampiran negara (nonstruktural) seperti Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihapuskan. Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut sebetulnya sudah tidak diperlukan karena fungsi dan tugasnya sudah ada di dalam lembaga inti negara.

Fahri Hamzah mencontohkan pemerintah memiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Namun karena ada Komnas HAM peran lembaga itu menjadi tidak relevan.

Baca: Fahri Hamzah: Para Guru Besar Membuat KPK Seperti Berhala

Begitu pula dengan KPK. Menurut Fahri, tugas penegakan hukum sudah ada di Kepolisian dan Kejaksaan. "Akhirnya manajemen di dalamnya tambah kacau. Ada pretensi bersaing dengan lembaga inti," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juli 2017.

Oleh sebab itu ia mengusulkan agar pemerintah bersama DPR mengevaluasi keberadaan semua lembaga nonstruktural ini yang jumlahnya sekitar 106 buah. "Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang enggak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarkan aja. Toh ada fungsinya di dalam negara," ucapnya.

Simak: Fahri Hamzah: Tidak Boleh Ada Lembaga yang Menentang Hak Angket

Presiden Joko Widodo, kata Fahri, sebelumnya telah banyak menghapus lembaga nonstruktural ini seperti Badan Benih Nasional, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Dewan Kelautan Indonesia, dan lainnya. Menurut Fahri pembubaran itu positif dan tidak menimbulkan masalah. "Nah ini masih ada 106. Gunanya apa buat kita? Ngabisin uang. Termasuk Komnas HAM dan KPK," ucapnya.

Keberadaan lembaga nonstruktural ini, kata dia, karena dulu lembaga inti negara dianggap tidak efektif dalam bekerja. Namun untuk saat ini ia merasa lembaga inti sudah berubah dan semakin kuat sehingga akan semakin baik dalam bertugas. "Udah cukup. Reformasi udah hampir 20 tahun, masa kita tidak bisa bikin negara independen," ujarnya.

Lihat: Soal Pembekuan Anggaran, Fahri Hamzah: DPR Perlu Disiplinkan KPK

Fahri Hamzah menjelaskan di negara-negara yang sistem demokrasinya matang, lembaga sampiran negara ini sudah tidak ada. Kalaupun ada bentuknya independen. Nantinya lembaga-lembaga ini akan berkewajiban untuk melapor langsung kepada presiden. "Kalau mau dibikin independen saya setuju juga, tapi copot dari direktorat," tuturnya.

AHMAD FAIZ






Anwar Ibrahim Ungkap Dugaan Korupsi Muhyiddin, Komisi anti-Rasuah Buka Penyelidikan

3 jam lalu

Anwar Ibrahim Ungkap Dugaan Korupsi Muhyiddin, Komisi anti-Rasuah Buka Penyelidikan

Komisi Anti-Korupsi Malaysia membuka penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana pemerintah Rp2.123 triliun seperti diungkap PM Anwar Ibrahim


Hari Antikorupsi, Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif

23 jam lalu

Hari Antikorupsi, Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Ma'ruf mengatakan korupsi adalah bencana global yang bersifat serius.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

1 hari lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

1 hari lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

2 hari lalu

Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

Selain manajemen waktu, menghindari gangguan saat bekerja perlu dilakukan untuk menghindari korupsi waktu.


Korupsi Waktu Bisa Menular di Kantor, Turunkan Integritas Karyawan hingga Rugikan Perusahaan

2 hari lalu

Korupsi Waktu Bisa Menular di Kantor, Turunkan Integritas Karyawan hingga Rugikan Perusahaan

Walaupun tidak dipidana seperti korupsi uang atau aset, korupsi waktu tetap merugikan. Bahkan dapat menurunkan integritas karyawan.


Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

2 hari lalu

Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

Bareskrim telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi BBM yang melibatkan Pertamina ke tahap penyidikan.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

2 hari lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

Wapres Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, terancam hukuman 12 tahun dan kehilangan jabatan, karena kasus korupsi


Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

3 hari lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.