Risma Pulangkan 51 Pengemis dan Gelandangan Seusai Lebaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Tapin Kalimantan Selatan Arifin Arpan, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Tapin Kalimantan Selatan Arifin Arpan, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memulangkan 51 orang penyandang masalah kesejahteraan Surabaya (PMKS) ke daerah asalnya. Sebelumnya, mereka terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ketika berada di tempat-tempat keramaian Kota Pahlawan selama bulan Ramadhan.

    “Sejak awal sudah ada personel yang jaga di beberapa tempat. Kurang lebih dua minggu lalu sudah ada beberapa (PMKS) yang tertangkap. Sekarang kami pulangkan,” ujar Risma kepada wartawan seusai acara halal bihalal di Balai Kota Surabaya, Senin, 3 Juli 2017. Terdapat sembilan mobil yang disiapkan Pemkot Surabaya untuk memulangkan 51 orang gelandangan tersebut ke beberapa kota di Jawa Timur.

    Baca: Cerita Risma Soal `Dolly Saiki Expo` yang Bikin Google Penasaran

    Mereka rata-rata berasal dari kota dan kabupaten tetangga Surabaya. Di antaranya, Lumajang, Jember, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Pasuruan, Sitobondo, Mojokerto, Magetan, Nganjuk, Gresik, dan Lamongan. “Kemarin saya sengaja tidak memulangkan segera, supaya mereka beristirahat dulu di Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial),” ujar Risma.

    Pemkot Surabaya, kata Risma, sudah mengantisipasi kedatangan gelandangan di Surabaya terutama saat memasuki bulan puasa. Pemkot Surabaya menerapkan penjagaan, razia, sampai sosialisasi ke RT/RW, agar para pendatang yang merantau ke Surabaya benar-benar memiliki pekerjaan.

    Risma menambahkan, mayoritas gelandangan yang terjaring razia tersebut tak datang sendiri ke Surabaya. Menurut dia, mereka dibawa. Artinya, mayoritas gelandangan dikirim oleh pihak lain yakni joki. “Tapi jokinya lari. Jadi di Liponsos kami jaga dengan Muspika kecamatan Sukolilo, jadi enggak ada yang berani ngambil,” ucapnya.

    Baca juga: Bursa Pilgub Jawa Timur, Risma: Bu Mega Sudah Setuju...

    Sebelum mereka dipulangkan, perempuan berusia 55 tahun ini menuturkan, pihaknya terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur serta pemerintah daerah tempat asal gelandangan. Termasuk memperhatikan kondisi kesehatan dan kejiwaan para penyandang masalah sosial tersebut.

    Dari data-data yang disimpan, pihak terkait akan bisa mengetahui siapa saja yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia. “Kalau (alamat) enggak jelas atau masih sakit dan mengalami gangguan kejiwaan, yah enggak kami pulangkan. Kami rawat, setelah sembuh ditanya alamatnya, bila clear kami pulangkan,” tutur Risma.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo menambahkan, pihaknya sudah memiliki data gelandangan yang pernah terjaring razia dan dikirim ke Liponsos. “Di Liponsos ada finger print-nya. Jadi kalau ada yang dua kali masuk ya ketahuan,” kata dia.

    Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, Satpol PP Surabaya punya tim khusus bernama tim Kaypang. Tim ini bertugas menangani gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen hingga orang gila.

    Selama bulan puasa lalu, tim Kaypang rutin melakukan razia dan pengamanan di tiga tempat seperti tempat ibadah dan makam, sentra kuliner, dan lampu lalu lintas. “Secara prosedur, ketika ada yang terjaring razia akan kami bawa ke Liponsos. Di sana mereka dirawat dan dibina,” ucap Irvan.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.